Nasional

Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kupang, NTT (faktahukum NTT.com), Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bahwa Membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Hal ini dikatakan Pribudiarta ketika menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di Hotel On The Rock (26/9/2019)

Lebih lanjut Pribudiarta menyampaikan, upaya pembangunan semestinya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan Manusia {IPM}, indeks pembangunan Gender (IPG) dan indeks pemberdayaan Gender (IDG). Dalam lima tahun terakhir ini IPM telah meningkat dari angka 67,70 pada tahun 2012 menjadi 71,39 pada tahun 2018, sementara angka IPG juga telah meningkat dari 90,19 pada tahun 2012 menjadi 90,99 pada tahun 2018 demikian juga dengan angka IDG telah mengalami peningkatan dari 70,07 pada tahun 2012 menjadi 71,74 pada tahun 2017.[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Namun demikian, menurut Pribudiarta, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satu diantaranya adalah diskriminasi gender dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menimbulkan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai warga kelas dua.

Pribudiarata dalam penjelasannya mengutarakan tentang masalah lain yang tidak kalah penting adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah ini telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan yang diperkuat dengan program nawacita. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak menghadapi tantangan tersendiri di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat, eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan.

“Permasalahan diskriminasi gender dalam berbagai hal dikehidupan bermasyarakat dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan lintas bidang, lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itulah maka untuk penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, mayarakat, termasuk lembaga masyarakat dan swasta dalam bentuk kemitraan dan kerjasama serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah”, tutur Pribudiarta[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Pada kesempatan ini juga Pribudiarta mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara Rapat Koodinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak Indonesia, khususnya perempuan dan anak-anak yang ada di NTT

Asisten Administrasi Umum, Kosmas D. Lana, SH.M.Si, mewakili Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Rakor ini. Pada kesempatan ini, Kosmas dalam sambutan tertulis Gubernur NTT mengatakan bahwa melalui Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT ini kita dapat menselaraskan dan mensinergikan kebijakan, Program dan kegiatan yang ada di pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempercepat pelaksanaan implementasi pengarusutamaan Gender (PUG), kesetaraan dan keadilan Gender (KKG), serta mendorong percepatan pelaksanaan pembentukan kabupaten atau kota layak anak.

Lebih lanjut ketua pelaksana rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi NTT, selaku plt. Kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi NTT, Idda Yuni Astuti, SH., M.Hum dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan rakor ini adalah pertama, terciptanya sinergitas dan koordinasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, terwujudnya harmonisasi dan sinergitas dalam penanganan masalah perempuan dan anak antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi NTT diikuti oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Administrasi Umum, Wakil Walikota dan Para Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Komisi DPRD yang membidangi PP & PA, Kepala Dinas PP & PA se-Nusa Tenggara Timur dengan jumlah peserta sebanyak 88 0rang.(Mariani)

Tags
BACA LEBIH LANJUT

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close