Amon Bilang PKH Dibagikan Oleh Bupati, Risma: Jika Benar, Pasti Terjadi Penyelewengan

Dibaca 641 kali Reporter : */dtc verified

Mensos Tri Rismaharini (Foto: Adhyasta Dirgantara/detikcom)

SURABAYA, faktahukumntt.com – 4 Juni 2021

Kemarahan Bupati Alor Amon Djobo terhadap Mensos dihadapan staf kementerian sosial karena dia klaim bahwa bantuan yang disebutnya Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak lewat pemerintah daerah, tetapi lewat DPRD Alor.

Menanggapi hal tersebut Menteri sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa bantuan PKH diterima langsung oleh penerima, dan tidak melalui siapa pun, termasuk kepala daerah. Bahkan siapa pun tidak boleh memegang bantuan PKH kecuali penerima itu sendiri.

“PKH itu nggak lewat daerah, nggak lewat mana-mana. Dan kalau bupatinya mau bagi, itu malah salah, karena dari bank langsung ke penerima, langsung ke orangnya, tidak lewat siapa-siapa. Kalau itu terjadi, pasti ada penyelewengan. Pasti itu. Karena mekanismenya tidak begitu,” tegas Risma kepada wartawan di Surabaya sebagaimana dilansir news.detik.com, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga :  Presiden Resmikan 4 Ruas Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Timur

Risma menjelaskan mekanisme bantuan seperti PKH, BPMT jika untuk daerah-daerah sulit seperti Papua dan daerah pegunungan, penyalurannya dilakukan PT Pos. Sedangkan untuk daerah yang bisa dijangkau bank, maka 100% langsung ke penerima manfaat.

“Tidak lewat siapa pun, langsung ke penerima bantuan. Jadi, kalau lewat kepala daerah itu salah, kalau ada yang mau mengelola itu salah. Karena tidak lewat di situ. Meskipun BPMT belanja ke warung, tapi dia pegang kartu yang isinya uang kayak kartu ATM. Tidak ada lewat siapa pun,” jelas Risma.

Baca Juga :  Ketum GMPI Dorong Kejari Periksa Walikota dan Ketua DPRD Sorong, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan ATK

“Kalau ada lewat seseorang berarti itu salah. Karena bank sudah menyampaikan kalau lansia, sakit, dia tidak bisa ambil di bank maka akan diantar,” imbuh Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan jika bantuan bencana memang bukan berupa uang, karena besar sekali, seperti dapur umum Rp200 juta bisa sekian ribuan orang diberi makan. Tapi jika bantuan sosial Rp200 ribu per orang.

“Jadi bukan PKH, salah itu pak bupati Alor. PKH pun aku tidak ada yang bisa terima, karena mekanismenya tidak begitu. Kalau ada yang terima barang itu salah. Seperti Bekasi salah itu, sekarang diproses Bareskrim. Karena tiba-tiba ada barang. Malam itu juga aku klarifikasi bahwa tidak ada barang dari Kemensos untuk bansos. Langsung polisi periksa kemarin,” pungkas Risma.

Baca Juga :  Pernyataan Presiden Republik Indonesia terkait Musibah Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba

Sumber: news.detik.com

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment