GMPI Dukung Kejari Sorong, Ungkap Kasus Korupsi Realisasi Belanja dan Jasa ATK di BPKAD

Dibaca 766 kali Reporter : Gus Din verified

Roger Melles Ketua Umum Gerakan Muda Papua Indonesia (GMPI)

Setelah kurang lebih 8 jam menjalani pemeriksaan, Hanok Talla meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Sorong tanpa menjawab pertanyaan awak media yang sudah menunggunya. Setelah Hanok, beberapa saat kemudian Petrus Nauw juga keluar dari ruangan Pidsus.

Berbeda dengan Hanok Talla yang enggan berkomentar, Petrus Nauw justru secara terbuka mengatakan, bahwa dirinya dipanggil ke Kejaro Sorong untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi realisasi belanja dan jasa Alat Tulis Kantor (ATK) dan cetak pada BPKAD Sorong tahun anggaran 2017. Saat itu, ia masih menjadi anggota Banggar DPRD Kota Sorong.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kupang : Bimtek itu soal SIPD Bukan Pedoman Penyusunan APBD 2021

“Kedatangan saya untuk memberikan keterangan terkait dana realisasi belanja barang dan jasa ATK di BPKAD, yang jumlahnya Rp 8 miliar yang berasal dari APBD induk dan perubahan. APBD induk nilainya kecil, sementara APBD perubahan jumlahnya besar, seperti keterangan dari BPKAD, yang katanya ada perbandingan 208,74 persen antara APBD induk dan perubahan. Padahal, yang benar itu seharusnya APBD induk bukan APBD perubahan. Dari sini kita bisa lihat kalau ada indikasi atau ada niat-niat yang tidak sesuai dengan aturan dan kewenangan,” jelas Petrus.

Sebelumnya
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment