Mensos Pastikan Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dibaca 126 kali

FaktahukumNTT.com, JAKARTA

“Transfer dana bisa dilakukan apabila data sudah sesuai. Transfer dilakukan melalui bank-bank milik negara dan PT. Pos yang juga berstatus badan usaha milik negara. Pada saat menerima dana, di Kantor Pos, misalnya, mereka dipanggil dengan surat yang dibubuhi barcode. Kemudian difoto dengan menunjukkan KTP,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, 11 Juni 2020.

Menteti Juliari memastikan, program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dampak pandemi Covid-19 mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Distribusi bantuan dilakukan dengan prosedur bisa dipertanggungjawabkan.

Terksit bantuan sosial tunai (BST), Mensos Juliari menjelaskan, didistribusikan secara non tunai dilakukan melalui rekening bank-bank Himbara dan melalui PT. Pos Indonesia. Kemudian saat menerima dana pun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicocokkan datanya dan didokumentasikan.

Baca Juga :  Jaga Ketersediaan Pangan dan Tumbuhkan Gotong Royong Hadapi Pandemi Covid-19

Penerima bantuan adalah mereka yang telah terverifikasi dan validasi nama dan alamatnya ( by name and by address /BNBA)). Juga dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kesesuaian data nama dan alamat tersebut diperlukan, agar bantuan tepat sasaran.

Menurut Menteri Juliari, data hasil dokumentasi dari proses di Kantor Pos, kemudian dikirimkan ke dalam server data. “Ini yang nanti menjadi bagian dari administrasi dan pertanggungjawaban,” sebut Mensos.

Lanjutnya, anggota masyarakat yang memenuhi syarat namun belum menerima bantuan, Kemensos sudah membuat kesepakatan dengan sejumlah pihak, untuk mendistribusikan bansos kepada mereka. Dalam konteks ini, kata Mensos, identitas KPM sangat penting.

Baca Juga :  Menteri Yohana: HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kesesuaian data nama dan alamat tersebut diperlukan, agar penyerahan bantuan tepat sasaran dan tepat anggaran. Jika data tepat, pemerintah menurunkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Lalu untuk pengawasan, Kemensos selalu bersikap terbuka.

“Karena pada prinsipnya, semua penggunaan anggaran negara harus melalui mekanisme pengawasan, baik oleh pihak internal maupun eksternal,” kata Mensos.

“Polri dan KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan,” kata Mensos.(*)

Baca Juga :  Arahan Presiden Soal Manajemen Penanganan Pasien Hingga 'RS Tanpa Dinding
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment