Pemkot Bandar Lampung Larang Aksi Demo, HMI Ingatkan Walikota Untuk Baca UU No.9 Tahun 1998

Dibaca 158 kali Reporter : *** verified

BANDAR LAMPUNG, faktahukumntt.com – 21 April 2022

Wacana Aksi Jilid II Aliansi Lampung Memanggil akan dilaksanakan pada Kamis 21 April 2022, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota (pemkot) bandar lampung melarang aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan oleh Aliansi Mahasiswa tersebut.

Larangan tersebut disampaikan oleh kadis kominfo kota Bandar Lampung yang menyatakan “menurut intruksi Walikota bahwa demo itu dilarang” saat memberikan keterangan , Selasa (19/4/2022)

Menanggapi hal tersebut , Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Bandar Lampung Feby Satria mengingat kan wali kota bandar lampung Eva Dwiana untuk kembali membaca UU No.9 tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Baca Juga :  Empat Instruksi Presiden terkait Upaya Penciptaan Lapangan Kerja

Pada UU tersebut pun dijelaskan didalam pasal 10 tentang hak dan kewajiban , bahwa masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum tidak memerlukan izin dari kepolisian melainkan hanya menyampaikan pemberitahuan, dan paling lambat pemberitahuan itu disampaikan 3 x 24 jam sebelum kegiatan di mulai , ungkap Feby Satria dalam siaran pers , Rabu (20/4/2022)

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment