*Sengketa Tanah Desa Wadas dan Negara (Pemerintah) Dari Sudut Pandang Demokrasi Ekonomi Implementasi Demokrasi Pancasila*

Dibaca 532 kali Reporter : *** verified

Oleh: Syafrudin Budiman SIP (Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia).

JAKARTA, faktahukumntt.com – 12 Februari 2022

Dalam konsep demokrasi ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 semua hasil bumi milik negara, dikelola untuk kemakmuran bersama, tidak ada kepemilikan individu atau kelompok (masyakarat). Alat-alat produksi dan hasil produksi di kelola bersama secara kolektif untuk kepentingan negara (pemerintah) untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (banyak).

Dalam konsep Ekonomi Pancasila dan UUD 1945, ada nilai keadilan sosial, kesejahteraan, gotong royong, kesetaraan dan kebersamaan. Kalau hasil bumi atau kekayaan bumi dimiliki individu, kelompok (masyarakat) atau pemerintah (kekuasaan) semata, maka tidak akan ada pemerataan dan keadilan sosial ekonomi.

Baca Juga :  Yusda Sari dan Edi Prastio dinobatkan Sebagai Ketua Umum dan Sekjen Satria Kita Pancasila

Dalam demokrasi ekonomi, setiap orang mempunyai hak-hak asasi yang sama dan terlibat dalam proses produksi yang sama. Maka semua fasilitas seperti pendidikan, pelayanan, dan lain-lain harus dinikmati secara sama oleh setiap orang. Kebebasan juga berarti perlawanan atas segala bentuk otoritas individu dan kolektif yang dimiliki oleh segelintir orang. Hal ini biasa disebut termasuk golongan “collectivist anarchism” oleh seorang filsuf sosial modern Mikhail A. Bakunin, pada salah satu pidatonya dalam kongres Perhimpunan Perdamaian dan Kebebasan di Bern, Swiss (1868).

Jadi tidak boleh ada klaim paling berhak atas tanah dan sumberdaya alam negara. Semua harus mengakui hak milik kolektif atas tanah dan alat-alat produksi untuk membatasi kekayaan individu atau kelompok (masyakarat) dan negara (pemerintah).

Baca Juga :  TIDAR Lampung Laksanakan PACARAN Bareng Bersama Jajaran Pengurus

Comment