Informasi Terupdate Hari Ini

MENGAPA PERLU ADA UU DESA..?

(latar belakang lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

0 23

(BAGIAN II)

Oleh : Drs. P. Pieter Djoka, M.T. “Orang Kampung dari Detusoko”
Widyaiswara Ahli Madya
FaktahukumNTT.com, OPINI
Pendahuluan
Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada d idesa baik dibidang ekonomi, politik, sosiial-budaya dan lingkungan.
Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai bagian dari agenda revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

MENGAPA PERLU ADA UU DESA?
Pernah dimuat dalam buku : Desa Sejahtera,Negara Kuat, diterbitkan Undiksa Press Singaraja, Kerjasama Dgn Bappeda NTT Halaman 29 Dan 58
Lima (5) argumen utama
1. Argumen Historis
2. Argumen Filosofi-Konseptual
3. Argumen Yuridis
4. Argumen Sosiologis
5. Argumen Psikopolitik

Argumen Historis

1. Desa merupakan basis masyarakat
 Desa organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah dan adat istiadat; sebagai masyarakat hukum dibangun melalui prinsip kedaulatan rakyat.
2. Desa merupakan basis kearifan lokal
 Ada aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, hub sosial.
3. Desa merupakan basis SDA  berikut pengelolaannya.

Argumen filosofi konseptual
1. Desa merupakan tata pemerintahan yang paling awaL  telah ada lebih dulu sehingga bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.
2. Desa merupakan fundamen negara
 Ujung tombak penyelanggaraan urusan pem; pemb; kemasyarakatan
3. Fondasi penglolaan kebijakan  bangsa dan negara terletak didesa.

Argumen yuridis
1. Rekognisi terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum
2. Memperjelas posisi desa  tumbuh berkembang mengikuti perkembangan dari desa.
3. UU 1945 pada pasal 18  Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum, adat seta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat seeuai dengan peraturan perundang-undangan.

Argumen sosiologis
1. Paradigma pembangunan dari bawah
2. Memperkuat posisi desa sbg entitas paguyuban (masyarakat tinggal didesa)
3. Membangun sistem sosial yang lebih baik agar permasalahan desa lebih cepat terselesaikan

Argumen psikopolitik
1. Sejak kemerdekaan posisi dan format desa perlu ditetapkan
2. Menanggulangi isu marginalisasi desa
3. Penempatan desa sbg subyek pembangunan yang diingini oleh pemerintah desa dan bpd
4. Kemandirian desa

Arti penting UU Desa
• Untuk mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan mandiri
• Untuk meningkatkan peran aparat pemerintahan desa dalam mendukung atonomi daerah
• Mewujudkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan desa
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam perencanaan, pelaklsanaan dan penghendalian

Isu-isu strategis
1. Masalah kedudukan desa
2. Masalah pembentukan desa
3. Masalah kewenangan desa
4. Masalah keuangan desa
5. Masalah pemilihan kepala desa
6. Masalah masa jabatan kepala desa
7. Masalah perangkat desa
8. Masalah produk hukum desa
9. Masalah kedudukan keuangan pemerintah desa
10. Masalah badan permusyawaratan desa
11. Masalah pembangunan desa
12. Masalah pembangunan pedesaan
13. Masalah badan usaha milik desa
14. Masalah kerjasama desa
15. Masalah lembaga kemasyarakatan
16. Masalah pembinaan dan penawasan

Prinsip dasar kedudukan desa yang dikembangkan dalalm UU Desa

• Perpaduan self local community (semua pelaksanaan tugas pelayanan berbasis masyarakat) & self local goverment
• Dikembangkan dan dijaga hak asal-usul, tradisional dan sosial budaya masysrakat, sperti misalnya : tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, adat istiadat, dsb.
• Urusan lokal yang berkembang didesa, misalnya : jagabaya, ulu-ulu, modin, amir, dsb.
• Didorong urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan nasional.

Area potensi korupsi di pemerintah daerah

APBD- Proses Penyusunan dan alokasi
• Intervensi pihak luar
• Bansos/Hibah
• Alokasi yang fokus pada kepentingan publik
Pengadaan Barang dan Jasa
• Proses yang tidak transparan
• Mark up
• Spesifikasi Beda
Pelayanan Publik –Perijinan
• Anti Gratifikasi
• Pelayanan Prima-PTSP
• Perijinan yang transparan

Daftar Pustaka
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indoensia tahun 2014 Nomor 6, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaga Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peratur an Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berseumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubabhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Barsumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201`7 Nomor 63,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 Rahun 2014 tentang Pengelolaan KEUangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Comments
Loading...