Informasi Terupdate Hari Ini

“SDM UNGGUL, INDONESIA MAJU, DARI BERANDA DEPAN NKRI”

0 220

Oleh : Drs. P. Pieter Djoka, M.T.
(Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UNDARMA KUPANG)

FaktahukumNTT.com, OPINI

Sesuai amanat UUD 1945 pemerintah berkewajiban “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” berdasarkan Pancasila. Gagasan fundamental dari The Founding Fathers dimaksud merupakan visi Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dipertahankan dan diperjuangkan secara terus-menerus untuk mewujudkannya.

Sejak awal kemerdekaan 17 Agustus 1945, arah dan orientasi pembangunan nasional selalu mengutamakan pilihannya yang dimulai dari wilayah perkotaan dibandingkan desa. Kesenjangan sosial dalam berbagai aspek kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote nampak sangat jelas. Masalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan (ekonomi), saluran komunikasi, dan lain-lain menjadi momok yang mengerikan.

Perbedaan kelas sosial dan tirani kekuasaan telah menjadikan penguasa bertindak semena-mena. Politik dan kekuasaan dikelola secara masif, sehingga Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela di dalam ruang-ruang vital (publik) yang mengatur sendi-sendi utama kehidupan.

Tiga masa kepemimpinan di Indonesia telah berlalu, dan masa transisi era reformasi dan era milenium melalui industri digital 4.0 masa kepemimpinan Presiden Ir. Hj. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. Hj. Jusuf Kala melalui Kabinet Kerja (Jokowi Periode I), telah memberikan angin segar dan harapan baru untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial yang terjadi. Arah dan orientasi pembangunan nasional berubah sangat signifikan. Konsep pembangunan nasional yang dimulai dari desa adalah keniscayaan, karena realitasnya menunjukkan bahwa pemerataan berbagai sektor pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih sangat rendah dan bahkan sangat tertinggal dibandingkan dengan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Presiden (Joko Widodo Periode II) yang berpasangan dengan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih, telah mengusung visi “Perubahan untuk Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mengimplementasikan visi dimaksud Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 telah menetapkan 9 (sembilan) misi utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah melalui Kabinet Indonesia Maju. Misi yang
ditetapkan yakni: (1) meningkatkan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang

produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Barometer untuk mewujudkan visi dan misi dimaksud menjadi tanggung jawab utama pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk lembaga Pendidikan Tinggi sebagai agen of change, dan juga seluruh lapisan masyarakat sebagai warga bangsa. Oleh karena itu, “Kerja Bergotong Royong dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)” merupakan dua atensi utama perhatian kita bersama pemerintah, disamping kelanjutan pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan lain-lainnya. Sebab kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakatnya.
“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menjadi kata kunci sebagaimana amanat UUD 1945 dan merupakan tangggungjawab pemerintah bersama segenap elemen bangsa yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU Nomor 6 Tahun 2004, dan berbagai UU lainnya, telah mewadahi harapan dari tujuan negara “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila”.

Guna mewujudkan amanat Undang-undang di atas, Presiden RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagaimana dalam Pasal (4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Demikian halnya akselerasi dan pemerataan pembangunan, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa untuk menjawab ketimpangan (masalah) sosial antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara kota dan desa dari berbagai sektor pembangunan. Arah dan orientasi pembangunan difokuskan pada pembangunan wilayah pedesaan, karena desa sebagai ujung tombak peradaban pembangunan nasional merupakan keniscayaan. Pemerintah melalui kehadiran Kementerian Desa, PDTT telah melakukan terobosan besar menggelontorkan Dana Desa melalui APBN sejak Kabinet Kerja Pemerintahan (Jokowi-Jk) periode 2014-2019, dan akan dilanjutkan pada masa Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT sesuai rencana akan mengucurkan dana Rp400 triliun untuk dana desa pada 2020 hingga 2024 yang langsung dialokasikan kepada 74 ribu lebih desa di Indonesia, sehingga setiap desa memperoleh Rp 1 miliar per tahun. Awal pelaksanaannya telah ditetap pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Oleh karena itu, penyalurannya tentu wajib diikuti dengan langkah pendampingan dan pengawasan agar dana yang disalurkan tepat sasaran.

Meskipun produk peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan nasional telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan substantif yang belum terpecahkan. Substansinya sebagaimana dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya: (1) keterbatasan dan rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); (2) tata laksana pengelolaan kekuangan (dana desa); (3) rendahnya sistem pengawasan (karena belum diatur); (4) tumpang tindih regulasi dan kewenangan (antarlembaga dan antarpusat dan daerah; (5) efisiensi penggunaan dana desa; (6) pemaksimalan dan pertanggungjawaban APB Desa masih rendah; (7) pengelolaan potensi Sumber Daya Alam desa belum maksimal; (8) minimnya teknologi tepat guna; (9) transparansi; etika dan moralitas pelaksana pembangunan; (10) partisipasi unsur pelaksana (pemerintah dan masyarakat) masih sangat rendah; dan (11) masih tingginya penyimpangan sehubungan dengan pengelolaan keuangan (korupsi).
Substansi permasalahan di atas, juga merupakan tantangan dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis, konstruktif, dan inovatif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi langsung lembaga pendidikan tinggi sebagai agen of change. Pembangunan karakter bangsa (nation building) menjadi keyword untuk meraih dan mewujukdkan visi dan misi yang telah dikedepankan terdahulu sebagai bentuk tanggungjawab bersama “Kerja Bergotong Royong”.

Universitas Karyadarma Kupang (yang selanjutnya disingkat Undarma Kupang) sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi (agen of change) yang berada pada beranda NKRI- RDTL juga termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), terpanggil bagaimana mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan visi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang mendasari semangat dan harapan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terutama terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu misi pembangunan nasional.

Guna mewujudkan misi dimaksud, Undarma Kupang telah menetapkan langkah strategis dan konstruktif melalui inovasi sistem pendidikan dengan mengusung Program Inovasi Baru berkelanjutan dalam rangka mewujudkan misi “SDM Unggul NTT Maju dari Beranda Depan Desa”, yang dapat dijadikan sebagai pilot project dan/atau lokomotif “SDM Unggul Indonesia Maju dari Beranda depan NKRI”, melalui “Paket Program Sarjana Inovasi Desa Undarma” (PROSINDES UNDARMA) yang akan dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2020/2021 dengan harapan bahwa “pada akhir masa Jabatan Bapak Presiden” dan/atau pada 4 sampai dengan 7 tahun yang akan datang (2024-2027) telah tersedia 24.208 SDM unggul pada 3.026 desa se- NTT sebanyak 8 (delapan) orang sarjana per desa.
Implementasi terhadap Paket Prosindes Undarma dimaksud akan difokuskan penguatannya pada sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan kualifikasi masalah sebagai berikut: (1) pemetaan tata ruang dan perencanaan wilayah; (2) manajemen dan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan administrasi desa berbasis informasi teknologi; (3) pemetaan permasalahan dan penyelesaian permasalahan di desa; (4) penciptaan akuntabilitas publik melalui sistem teknologi dan informasi; (5) pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA), penciptaan teknologi pertanian tepat guna, serta pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian; (6) pemasaran produk unggulan masyarakat desa dan pariwisata berbasis kearifan lokal; dan (7) penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa.
Undarma Kupang telah melakukan langkah strategis dalam konteks melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dan kini pada level pengidentifikasi dan penetapan “Kecamatan Binaan”. Penetapan Kecamatan Binaan didasarkan pada sejumlah kriteria pokok seperti tipologi, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya Alam (SDA), dan lain-lain. Desa-desa sasaran sesuai kriteria dimaksud, adalah desa-desa yang berada di “Kecamatan daratan” dan “Kecamatan pesisir pulau” seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penetapan dimaksud dilakukan berdasarkan kualifikasi ilmu yang ada secara kelembagaan, dan tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain di Nusa Tenggara Timur, khususnya 2 (dua) Program Studi yang dijadikan sebagai Program Studi Unggulan, yakni: (1) Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah-Kota; (2) Program Studi Ilmu Pemerintahan; yang didukung dengan 5 Kualifikasi Ilmu yang lainnya, yakni (3)Program Studi Ilmu Hukum; (4) Program Studi Teknik Informatika; (5)
Program Studi Agroteknologi; (6) Program Studi Agrobisnis; serta (7) Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri atas 4 Program Studi sesuai Kebutuhan, di antaranya: a) Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini; b) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar; c) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan d) Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

Undarma Kupang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pelayanan Kasih Anak Bangsa Kupang Nusa Tenggara Timur (sebagai Badan Penyelenggara) dan resmi memperoleh izin berdasarkan Kepmendikbud RI No.412/E/O/2014 Tanggal 16 September 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Karyadarma Kupang dengan 10 Program Studi yang berada di bawah 4
Fakultas. Terakreditasi BAN-PT Nomor: 2497/BAN-PT/LL/2018 tanggal 26 Nopember 2018.

Undarma Kupang sejak awal melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi juga kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana sebagai Universitas Negeri (Pembina) dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (MoU Nomor: 129/YAPELKABKU- NTT/XII/2014 dan Nomor: 590/UN15/KL/2014).

Undarma Kupang berkomitmen mengusung visi ”Tahun 2039 menjadi Perguruan Tinggi terdepan di Provinsi Nusa Tenggar Timur dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang kreatif, bermutu, berdaya saing tinggi, bermartabat dan berkarakter kewirausahaan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sesuai pola ilmiah pokoknya, ”Pengembangan Manusia Cerdas dan Kreatif”. Undarma Kupang secara kelembagaan telah menghasilkan lulusan Sarjana perdana sebanyak 205 orang dari berbagai kualifikasi ilmu yang tersedia.

Undarma Kupang hadir di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Indonesia. Pelayanan multi kampus (letaknya yang sangat strategis) menjadi pilihan karena muda dijangkau. Dengan Kampus A terletak di Ibu Kota Kabupaten Kupang, merupakan pilihan yang tepat dan strategis bagi masyarakat dan calon mahasiswa untuk belajar sambil bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kampus B terletak di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat dan calon mahasiswa untuk bersaing, menambah wawasan berpikir primodial sempit menjadi calon pemimpin nasional yang pluralis, religius, berkarakter, dan handal pada masa yang akan datang.

(PPD-Dosen PWK UNDARMA Kupang)

Comments
Loading...