OPINI

PINJAMAN DAERAH, SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT

Oleh : Agustinus L. Bataona, S.E., M.M.

Faktahukumntt.com – Kupang 22/11/2019

“Pinjaman Pemerintah Provinsi NTT Untuk pembangunan infrastruktur jalan belum menemui titik akhir, ketika semua Fraksi di DPRD NTT saling memperdebatkan prosedur pinjaman dan tujuan pinjaman pada Bank NTT dikutip dari pemberitaan media on line (Nttsatu.com)”

Apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pemerintahan Viktoryjoss dan juga Dirut Bank NTT terhadap sebuah pencapaian yang solusif demi NTT Bangkit menuju Sejahtera…..!!!!

Berkaitan dengan pinjaman daerah provinsi NTT tentunya harus memiliki asas manfaat yang merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Flobamorata melalui mekanisme dan persetujuan DPRD NTT. Rapat kerjapun telah dilaksanakan namun boleh dikatakan DPRD NTT dalam hal ini Komisi III belum mendalami betul regulasi tentang pinjaman daerah. dan sesungguhnya terkait dengan pinjaman daerah telah diatur oleh undang-undang yang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan terkait dengan pinjaman daerah tersebut. Perdebatan yang terjadi dalam rapat kerja dianggap tidak subtansif karena tidak memiliki data dan alat analisis yang jelas dan menimbulkan perdebatan yang tidak kontributif dalam memberikan kajian terkait dengan pinjaman daerah.

Pada saat rapat kerja yang dihadiri langsung oleh Dirut Bank NTT Izhak Eduard Rihi mengatakan semua item sudah disiapkan, sekarang sudah disiapkan road mapnya tinggal didukung secara politis disinilah timbul beraneka pendapat “ ada yang mengatakan pinjaman Rp.900 M jadi garansi Dirut Bank NTT, ada yang mengatakan Dirut Bank NTT jangan terlalu percaya diri ini bukan kacang goreng, dan ada pula yang berpendapat ini tidak masuk dalam KUA-PPAS. Hal ini akan menimbulkan masalah seperti terjadi pergeseran indikasi baru Korupsi, dan dari pihak OJK yang dihadiri langsung oleh kepala OJK NTT, Robert Sianipar mengatakan ada batas maksimum pemberian kredit yang harus dicermati oleh pihak pemberi kredit. Ini soal prinsip kehati-hatian dan terkait semua pendapat perlu di hargai namun yang perlu kita lakukan adalah membangun logika berpikir yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Tentunya masih ada ruang untuk melakukan komunikasi yang subtansif sesuai dengan regulasi dan kebijakan politis untuk mendapatkan asas manfaat dari pinjaman daerah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah Pemerintah Provinsi NTT telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTT yang digunakan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat????

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah mengalami masalah keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan daerah sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Daerah provinsi NTT senantiasa menyediakan anggaran untuk pembangunan daerah, tetapi karena keterbatasan penerimaan daerah maka perlu dicari sumber-sumber yang lain. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah keuangan adalah dengan melakukan pinjaman daerah.

Dasar Hukum Pinjaman Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebankan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman ini yang bersumber dari dalam seperti pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan bukan bank, masyarakat, maupun pinjaman luar negeri yang berupa pinjaman bilateral maupun multilateral.

Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan salah satu kebijakan yang mau didorong oleh pemerintah Provinsi NTT adalah pinjaman jangka panjang yang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pinjaman daerah yang baik sangat diperlukan karena pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan bagi pemerintah. Pengelolaan pinjaman sangat dipengaruhi berbagai hal seperti fluktuasi belanja daerah. Pada umumnya alokasi belanja daerah akan mengikuti besarnya penerimaan daerah, penerimaan daerah sendiri pada era otonomi masih bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Provinsi NTT memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah maupun sumber daya alam. Potensi pembiayaan daerah yang belum dikelola dengan baik adalah pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan investasi di bidang publik berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi. Semakin baik infrastruktur ekonomi yang disediakan pemerintah daerah, sangat diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat terkusus masyarakat Flobamorata dan pemerintah daerah Provinsi NTT dapat memanfaatkan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. dengan demikian maka pinjaman daerah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang potensial bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Pertanyaannya apakah pemerintah Provinsi NTT layak untuk memperoleh pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah?

Mari kita coba mengkaji bersama agar kebijakan yang ditawarkan pemerintah daearah Provinsi NTT dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini.

Pinjaman Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua transaksi yang mengkibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali dan bermanfaat bagi pinjaman jangka pendek hanya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan juga pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan dengan jenis pinjaman daerah antara lain;

Pertama, pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan, Kedua, pinjaman jangka menengah, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkuta, Ketiga, pinjaman jangka panjang, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Sumber pinjaman daerah meliputi pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri, dan masyarakat.

Persyaratan pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah pertama, pinjaman jangka pendek diantaranya kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan, kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman. Kedua, pinjaman jangka menengah atau jangka panjang diantaranya pertama jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Ketiga, rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5. Keempat, tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah, dan kelima, mendapat persetujuan DPRD.

Pembayaran kembali pinjaman daerah dilakukan dengan cara kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan pembayaran kembali pinjaman daerah dari pemerintah, dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Menteri Keuangan dan kepala daerah. Pelaporan dan sanksi pinjaman daerah dapat dilakukan dengan cara semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD dan setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam lembaran daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan dan apabila daerah tidak dapat menyampaikan laporan posisi kumulatif dan kewajiban pinjaman maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan. dan pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak dari daerah tersebut.

Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam merasionalisasikan pinjaman daerah diperlukan sebuah konsep yang jelas dalam rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan perhitungan dengan rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Pengertian Debt Service Coverage Ratio ( PP No. 54 Tahun 2005) merupakan rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib dan dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok pinjaman jangka panjang, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik, maka lebih jelas dapat digunakan rasio perhitungan dengan rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah sebagai berikut:(PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW
DSCR = ———————————————-≥ 2,5
(P + B + BL)
(Budiyono,1997:213)
DSCR : Debt Service Coverage Ratio, PAD : Pendapatan asli daerah, DBH : Dana Bagi Hasil, DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, DAU : Dana alokasi umum, BW : Belanja wajib, P : Angsuran pokok pinjaman, B : Bunga pinjaman, BL : Biaya lainnya. Debt Service Coverage Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah jangka panjang. Besarnya DSCR ditentukan minimal 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah.[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Debt Service Coverage Ratio merupakan ambang batas pinjaman daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menghitung DSCR, dilakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Wajib dengan menggunakan Analisis Time Series dengan metode Jumlah Kuadrat Terkecil (The Least Square Method). Analisis Time Series adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur, yang dapat digunakan untuk peramalan di masa yang akan datang.

Persamaan garis trend dengan metode kuadrat terkecil dirumuskan: Y’ = a + bX dimana, Y: : nilai variabel dependen a : Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0 (∑Y/N ) b : Lereng garis trend (∑XY/∑ X²) dan X : Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu.

Langkah-langkah untuk menghitung DSCR sebagai berikut:

1. Menghitung persamaan trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib dengan metode kuadrat terkecil menggunakan data pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 sampai 2025.

2. Menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib.

3. Menghitung jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 2020 menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah sisa pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

4. Menentukan tingkat bunga berdasarkan suku bunga pinjaman dengan menggunakan asumsi dan jangka waktu pengembalian pinjaman jangka panjang lebih dari satu tahun anggaran dan pembayaran dilakukan pada tahun-tahun anggaran berikutnya setelah pinjaman ditarik.

5. Menghitung bunga pinjaman dan angsuran pokok pinjaman.

6. Menghitung DSCR dan menarik kesimpulan, setelah diketahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib, angsuran pinjaman maupun bunga pinjaman.

Dalam rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan data-data berupa, gambaran umum Provinsi NTT, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan catatan atas laporan keuangan daerah Provinsi NTT.

Sesuai analisis yang telah dijabarkan maka sebelum menghitung DSCR harus melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan Belanja Wajib menggunakan analisis Time Series. Y’ = a + bX dimana, Y’: : nilai variabel dependen a : Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0 (∑Y/N ) b : Lereng garis trend (∑XY/∑ X²) dan X : Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu.

Berikut ini adalah contoh-contoh simulasi yang digunakan dalam rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah dan sampelnya di ambil dari Kabupaten LBT sebagai berikut :
Contoh simulasi Perhitungan Persamaan Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD).
T.A PAD (Y) X XY X²
2011 Rp.26.616.137.717 -3 -79.848.413.151 9
2012 Rp.34.846.979.982 -2 -69.693.959.964 4
2013 Rp.43.494.246.800 -1 -43.494.246.800 1
2014 Rp.53.919.261.011 0 0 0
2015 Rp.66.511.686.403 1 66.511.686.403 1
2016 Rp.75.792.320.330 2 151.585.640.660 4
2017 Rp.94.896.446.720 3 284.689.340.160 9
Σ Rp.396.077.079.003 0 309.749.047.400 28
Sumber : Data diolah
Persamaan untuk PAD adalah Y’=56.582.439.860 + 11.062.465.980 X, dimana: a sebesar 56.582.439.860 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.582.439.860 dan b sebesar 11.062.465.980 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sebesar Rp 11.062.465.980.

Contoh simulasi Perhitungan Persamaan Trend Dana Bagi Hasil (DBH)
T.A DBH (Y) X XY X²
2011 Rp.15.907.855.030 -3 -47.723.565.090 9
2012 Rp.21.184.390.110 -2 -42.368.780.220 4
2013 Rp.24.876.641.000 -1 -24.876.641.000 1
2014 Rp.32.350.000.000 0 0 0
2015 Rp.34.500.000.000 1 34.500.000.000 1
2016 Rp.35.500.000.000 2 71.000.000.000 4
2017 Rp.62.079.000.000 3 186.237.000.000 9
Σ Rp.226.397.886.140 0 176.768.013.700 28
Sumber : Data diolah

Persamaan untuk DBH adalah Y’=32.342.555.160 + 6.313.143.346 X, dimana: a sebesar 32.342.555.160 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0 tahun 2014 Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 32.342.555.160 dan b sebesar 6.313.143.346 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) setiap tahun sebesar Rp 6.313.143.346.

Contoh simulasi Perhitungan Persamaan Trend Dana Alokasi Umum (DAU)
T.A DAU (Y) X XY X²
2011 Rp.205.430.000.000 -3 -616.290.000.000 9
2012 Rp.255.350.000.000 -2 -510.700.000.000 4
2013 Rp.304.780.000.000 -1 -304.780.000.000 1
2014 Rp.307.330.000.000 0 0 0
2015 Rp.318.139.000.000 1 318.139.000.000 1
2016 Rp.485.397.000.000 2 970.794.000.000 4
2017 Rp.543.065.000.000 3 1.629.195.000.000 9
Σ Rp.2.419.491.000.000 0 1.486.358.000.000 28
Sumber : Data diolah

Persamaan untuk DAU adalah Y’=345.641.571.400 + 53.084.214.290 X, dimana: a sebesar 345.641.571.400 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0 tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 345.641.571.400 dan bsebesar 53.084.214.290 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun sebesar Rp 53.084.214.290.

Contoh simulasi Perhitungan Persamaan Trend Belanja Wajib (BW)
T.A BW (Y) X XY X²
2011 Rp.203.609.704.100 -3 -610.829.112.300 9
2012 Rp.290.403.458.100 -2 -580.806.916.200 4
2013 Rp.297.555.905.700 -1 -297.555.905.700 1
2014 Rp.337.748.744.400 0 0 0
2015 Rp.344.801.215.800 1 344.801.215.800 1
2016 Rp.427.336.430.419 2 854.672.860.838 4
2017 Rp.533.823.068.952,22 3 1.601.469.206.857 9
Σ Rp.2.435.278.528.277,22 0 1.311.751.347.295 28
Sumber : Data diolah

Persamaan untuk BW adalah Y’=347.896.932.600 + 46.848.262.390 X, dimana: a sebesar 347.896.932.600 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0 tahun 2014 Belanja Wajib (BW) sebesar Rp 347.896.932.600 dan b sebesar 46.848.262.390 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Belanja Wajib (BW) setiap tahun sebesar Rp 46.848.262.390. Perhitungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tidak dilakukan penulis disebabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman tidak terdapat akun tersebut, dan dianggap nol.

Menghitung proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW
Untuk menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Wajib (BW) menggunakan persamaan trend yang telah diperoleh. Proyeksi yang dilakukan hanya pada tahun 2019, digunakan untuk menghitung Debt Service Coverage Ratio tahun 2019 saat pertama Pemerintah Kabupaten LBT membayar angsuran pinjaman daerah. Perhitungan proyeksi PAD tahun 2019: Jarak X saat 0 (tahun 2014) dengan tahun yang akan diproyeksi adalah 5, X diganti dengan 5. Maka: Y’ = 56.582.439.860 + 11.062.465.980 X = 56.582.439.860 + 11.062.465.980 (5) = 111.894.769.800 Hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten LBT tahun 2019 adalah Rp 111.894.769.800.
Perhitungan proyeksi DBH tahun 2019: Y’= 32.342.555.160 + 6.313.143.346 X = 32.342.555.160 + 6.313.143.346 (5) = 63.908.271.890 Hasil proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten LBT tahun 2019 adalah Rp 63.908.271.890. Perhitungan proyeksi DAU tahun 2019: Y’= 345.641.571.400 + 53.084.214.290 X = 345.641.571.400 + 53.084.214.290 (5) = 611.062.642.900
Hasil proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten LBT tahun 2019 adalah Rp 611.062.642.900. Perhitungan proyeksi BW tahun 2019: Y’= 347.896.932.600 + 46.848.262.390 X = 347.896.932.600 + 46.848.262.390 (5) = 582.138.244.600 Hasil proyeksi Belanja Wajib (BW) Kabupaten LBT tahun 2019 adalah Rp 582.138.244.600

Menghitung proyeksi angsuran pokok pinjaman dan bunga. Sebelum melakukan proyeksi angsuran pinjaman dan bunga pinjaman, dilakukan perhitungan jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 2018 menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah sisa pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya yaitu tahun 2017
Batas Maksimum Pinjaman (dalam Rupiah).
KETERANGAN 2017 2018
Penerimaan umum Daerah 700.040.446.720 –
Batas Pinjaman – 525.030.335.000
Sumber : Data diolah

Pemerintah Kabupaten LBT dapat mengambil pinjaman sebesar Rp.525.030.335.000. Batas pinjaman daerah sebesar Rp.525.030.335.000 merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah. Jumlah Pinjaman Yang Bisa ditarik dan Sisa Pinjaman Sebelumnya.
KETERANGAN
Batas Pinjaman Daerah ( 1 ) 525.030.335.000
Sisa Pinjaman ( 2 ) 964.214.500
Pinjaman yang bisa ditarik ( 1 – 2 ) 524.066.120.500
Sumber : Data diolah[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman setiap tahun. Pembayaran pinjaman jangka panjang akan dimulai pada tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2019. Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga pinjaman adalah 12% per tahun dihitung dengan mengalikan sisa pokok pinjaman setiap tahun, jangka waktu pengembalian pinjaman jangka panjang.

Proyeksi angsuran pokok pinjaman daerah dan bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten LBT berdasarkan pinjaman yang akan ditarik pada tahun 2019.
Angsuran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman
Tahun Angsuran Pokok Pinjaman
(1) Sisa Pokok Pinjaman (2) Bunga Pinjaman
(3) Angsuran pokok pinjaman periode lalu (4) Bunga Pinjaman (5) Jumlah 1+3+4+5
2019 18.071.245.530 505.994.874.470 62.887.934.460 137.744.928,4 80.926.145 81.177.851.060

2020 18.071.245.530 487.923.628.940 60.719.385.000 137.744.928,4 64.740.116 79.009.301.600
2021 18.071.245.530 469.852.383.410 58.550.835.460 137.744.928,4 48.555.087 76.824.566.030
2022 18.071.245.530 451.781.137.880 56.382.286.010 137.744.928,4 32.370.058 74.639.831.560
2023 18.071.245.530 433.709.892.350 54.213.736.540 137.744.928,4 16.185.029 72.455.097.060
2024 18.071.245.530 415.638.646.820 52.045.187.070 137.744.928,4 0 70.270.362.560
Sumber : Data diolah dari Pemerintah Kab.LBT

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib
Tahun PAD
(1) DBH
(2) DAU
(3) BW
(4) Jumlah
(1+2+3) – 4)
2019 111.894.769.800 63.908.271.890 611.062.642.900 582.138.244.600 204.727.440.190. Sumber : Data diolah.

Dari data ini menunjukkan proyeksi angsuran pokok Pemerintah Kabupaten LBT yang jumlahnya tetap setiap tahunnya berdasarkan jumlah pinjaman yang akan ditarik dan jumlah bunga pinjaman turun setiap tahunnya seiring dengan semakin kecil jumlah sisa pinjaman daerah.

Menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Untuk menghitung Debt Service Coverage Ratio menggunakan rumus sebagai berikut:
(PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW DSCR
= —————————————————≥ 2,5
(P + B + BL)
Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Pemerintah Kabupaten LBT tahun 2019 :
204.727.440.190
DSCR = ——————–81.177.851.060 = 2,5[artikel number=5 tag=”Daerah, Dunia, Ekonomi-Bisnis, Nasional, Pariwisata, Pendidikan, Politik, Gubernur, Bupati, Kesehatan” ]

Pada perhitungan di atas menunjukkan bahwa Debt Service Coverage Ratio Pemerintah Kabupaten LBT pada tahun 2019 sebesar 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dapat dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten LBT cukup untuk menutup beban utang jangka panjang berupa angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman pada tahun tersebut. Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah Debt Service Coverage Ratio paling sedikit 2,5 yang berarti pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten LBT layak untuk memperoleh pinjaman daerah dan pemerintah Kabupaten LBT mampu untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo setiap tahunnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten LBT layak dan mampu untuk melakukan pinjaman daerah khususnya pinjaman jangka panjang. Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang sesuai dengan PP no. 54 Tahun 2005 adalah 2,5 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan daerah berupa pengadaan sarana dan prasarana atau untuk membangun infrastuktur yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Dengan kajian yang sederhana ini bisa memberi manfaat agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk membangun infrastuktur sarana dan prasarana yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, tetapi pada jangka panjang dapat mensejahterakan masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah dengan pengambilan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan seperti contoh simulasi anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2017 dan menggunakan analisis trend yang berarti bahwa sifat dari trend linear yang konstan (naik atau turun) dengan mengetahui pola data pada masa lalu. Berkaitan dengan pinjaman daerah Provinsi NTT yang telah digambarkan secara sederhana dengan rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah yang dituangkan beserta contoh simulasinya maka perlu dikemukakan beberapa pemikiran dalam kaitan prospek penggunaan pinjaman daerah dalam penyusunan APBD Provinsi NTT.

Dengan keterbatasan sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD dan dana perimbangan, maka pinjaman daerah seharusnya segera direkomendasikan pemerintah sebagai pemecah masalah dalam mengatasi keterbatasan sumber dana daerah guna melakukan percepatan pembanguan didaerah Provinsi NTT sebagai berikut : Kebijakan otonomi daerah yang telah dipilih pasca reformasi birokrasi dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah membawa implikasi terhadap kemampuan daerah untuk dapat membiayai daerah dalam upaya memberikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Flobamorata agar lebih baik dari model sistem birokrasi pemerintah yang sentralistis sebagaimana dilaksanakan pada masa sebelumnya reformasi digulirkan, dalam masa transisi atas pergeseran kebijakan model birokrasi yang sentralistis ke desentralistis tersebut akan berdampak pada perlunya penataan ulang dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah, akibat adanya pelimpahan kewenangan penyerahan oleh pemerintah pusat.

Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di tambah dengan masalah hutang luar negeri (peninggalan pemerintah masa lalu) dan masalah pinjaman dalam negeri (kegagalan pemerintah reformasi dalam rekapitulasi perbankan) menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah pusat untuk dapat memberikan sumber keuangan yang memadai kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Disamping sumber keuangan daerah yang lain Provinsi NTT seperti PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan daerah yang sah lainnya harus dioptimalisasikan penggunaannya, maka sumber keuangan daerah melalui mekanisme pinjaman daerah Provinsi NTT dapat diberikan ruang oleh pemerintah pusat dalam rangka mencukupi keterbatasan sumber dana bagi kebutuhan APBD Provinsi NTT atas banyak urusan dan pekerjaan yang telah dibebankan kepada daerah.

Dengan diperkenankan atau direstuinya mekanisme pinjaman daerah Provinsi NTT oleh pemerintah pusat, akan lebih memudahkan daerah dalam berimprovisasi menarik investor ke daearah dengan membangun fasilitas infrastruktur yang lebih baik yang berasal dari dana pinjaman daerah yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik diharapkan dapat memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Flobamorata sebagaimana gagasan atas penyelenggaraan otonomi daeerah.

Demikian setetes ide dan besar harapan agar kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTT terkait pinjaman daerah dapat terwujud dengan menemukan gagasan yang solusif dan regulatif demi terwujudnya spirit NTT Bangkit menuju Sejahtera dan semoga DPRD NTT mereponsif kebijakan ini atas dasar kajian komprensif, Salam Flobamorata “Satu NTT, SATU INDONESIA”——–“ Do the best, Talk Less Do More”——–Melakukan yang terbaik bicara lebih sedikit melakukan lebih banyak——“

Foto bersama Dirut Bank NTT pada saat 
presentasi road maps pinjaman daerah 
bersama Pemerintah Kabupaten Lembata.

Tags
BACA LEBIH LANJUT

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close