Ibu-Ibu Bertelanjang Dada

Dibaca 271 kali

Penulis: Lukas Benevides
(Staf Pengajar Pra-Novisiat Claret Kupang)

Sengketa lahan Proyek Pembangunan Kelor dan Peternakan di Wilayah Besipa’e, TTS (12/05/20) yang lalu rupanya tidak selesai dengan dialog tatap muka dan rangkulan antara Gubernur VBL dan para warga. Kasus ini malah semakin berbuntut panjang hingga ke arena hukum. Media online NTT TERKINI (13/05/20) memberitakan bahwa Pemerintah dan DPRD sepakat melaporkan kasus ini ke Polda NTT dengan tiga tuduhan. Pertama, penyerobotan lahan Pemerintah oleh warga; kedua, penghinaan atas pejabat negara; ketiga, ‘pornoaksi’ ibu-ibu yang bertelandang dada. Bila digali, rupanya tuduhan-tuduhan di atas “mengada-ada”. Mari kita buktikan.

Analisa Wacana Kritis
Pertama, istilah penyerobotan sebenarnya bukan sembarang terminologi. Istilah ini berdasarkan Analisis Wacana Kritis (Haryatmoko, 2016) mengandung intrik politik kekuasaan. Tindakan menyerobot hanya bisa dilakukan oleh pihak yang kuat (yang memiliki kekuasaan) terhadap pihak yang lemah. Namun, bila ditemukan fakta sebaliknya, pihak lemah menyerang pihak kuat, pasti pihak lemah berada di dalam situasi emergensi atau kondisi yang memaksa ia harus melakukan penyerobotan. Artinya, pihak lemah tidak berinisiatif untuk menyerobot. Mereka hanya mereaksi pihak yang kuat karena ‘terpaksa’.
“Natural law” dan “law of nature” mengajarkan kita bahwa setiap mahkluk hidup memiliki “self-defence mechanism”. Organisme apapun akan bertahan dengan menyerang balik bila ia berada di ambang maut karena ia berhak mempertahankan hidupnya. Kodratnya menuntut dirinya untuk membalas serangan. Analisis ini bisa membantu kita memahami alasan di balik tindakan warga ‘menyerobot’ lahan Pemerintah, bila bukan hanya “framing” media.

Psikologi Massa

Kedua, tuduhan penghinaan atas pejabat negara berdasarkan video yang tersebar berupa caci-maki warga terhadap Pemerintah. Tuduhan kedua ini juga bisa ditelaah dengan dalil di atas. Warga, yang meskipun tahu bahwa ia lemah, rentan kekalahan, diharuskan mengeluarkan kata-kata yang bernada caci-maki, menyerang Pemerintah karena berada di dalam kondisi terdesak. Mereka tidak punya senjata seperti penguasa. Mereka tidak memiliki kuasa.
Karena itu, mereka menggunakan secuil kapital yang masih tersisa: berkata-kata dengan keras. Di balik kata-kata keras ini, tersimpul harapan bahwa mata dan telinga Pemerintah lebih peka untuk mendengar. Kata-kata halus tidak memiliki kekuatan frekuensi untuk memekikan pendengaran penguasa, membelalakan mata Pemerintah. Jadi semua caci-makian tidak bermaksud untuk menyerang dan mencoreng kepribadian dan legitimasi penguasa. Mereka hanya mau didengarkan. Sesederhana itu aspirasinya.

Caci-maki biasanya meluap dari emosi yang tidak tertahankan. Fenomena semacam ini mudah dipahami di dalam teori-teori psikologi individu. Apalagi di dalam konteks demonstrasi massal, psikologi massa sangat mempengaruhi. Tindakan individu di dalam dinamika massa tidak ditentukan oleh individu. Individu digiring oleh amukan massa. Karena itu, caci-maki tidak keluar dari kebencian individu terhadap Pemerintah. Caci maki tidak berarti seorang warga tidak bermoral. Caci-maki adalah hasil olahan tak sadar psikologi massa. Individu sendiri adalah korban massa. Apakah individu harus bertanggung jawab atas “speech-act” caci-makinya? Tidak sesimetris itu logikanya. Kebebasan individu untuk mengendalikan dirinya diambil alih massa. Individu disetir oleh massa.

Baca Juga :  RAJA HERODES, TOKOH KEJAM DI HARI NATAL DALAM BIBEL (Secuil Fakta Natal di Alkitab Dalam Kacamata Sejarah)

Keadilan Hukum

Ketiga, demonstrasi bertelanjang dada adalah sebentuk tindakan pornoaksi sehingga melanggar UU Pornografi. Vonis semacam ini terlalu dini. Frase ‘gerak tubuh’ dan ‘pertunjukkan di muka umum’ UU No. 44 Tahun 2008 (Pasal 1, ayat 1) memang dapat langsung mencap aksi demo telanjang dada para ibu. Pasal 10 memperjelas larangan ini. Ultimatum sanksi pada pasal 35 semakin memperparah para pelanggar. Namun apakah hermeneutika hukum sebatas kata-kata UU?

Sejarah membuktikan penegakkan hukum berparadigma legalisme alih-alih menegakkan keadilan malah menindas keadilan. Legalisme mengamalkan asas kepastian hukum. Namun, hukum Indonesia tidak hanya berdiri di atas asas kepastian. Masih tersisa asas kemanfaatan dan keadilan hukum (Bdk. Norbertus, 2011).

Apakah masyarakat NTT dirugikan dengan aksi telanjang dada simbolik ibu-ibu Besipa’e?

Asas keadilan hukum adalah esensi etika hukum. UU tidak diciptakan dari dapur politik sebagai hasil kompromi politis. UU pertama-tama mencerminkan dan menjiwai nilai moral dan penegakkannya untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dengan demikian, penafsiran dan penegakkan hukum tidak dimaksudkan untuk memuaskan dahaga penguasa.

Baca Juga :  Ketika Negara Jadi Perusahan dan Presiden di Bawah  Menteri

Apakah para ibu yang rela menelanjangi dadanya menodai kesucian Pemerintah? Atau justru sebaliknya pemaksaan jerat UU No 44 Tahun 2008 justru mencederai harkat dan marbat ibu-ibu tersebut.
Asas keadilan hukum menegaskan hukum harus adil. UU bila tidak adil, ia kehilangan legitimasinya. Jadi UU tersebut bukan lagi hukum. Untuk apa ditaati kalau demikian? Esensi keadilan hukum adalah pertama-tama memberi akses kebebasan dasar, sosial dan ekonomi yang sama pada semua orang, tetapi di dalam kondisi tertentu memihak “the least advantaged” (Rawls, 1971).

Dengan demikian, UU seharusnya memihak kaum lemah. Siapa yang paling tidak diuntungkan di dalam kasus di atas? Para warga, ibu-ibu yang bertelanjang dada.
Ibu-ibu tidak memiliki senjata untuk menyerang siapapun. Aksi telanjang dada itu simbolik, seruan bahwa tanah ini adalah tempat kami menyusu, tempat kami dilahirkan dan mendapat kehidupan. Tanah ini satu-satunya sumber kehidupan kami. Bila Anda merampas tanah ini, Anda menutup kanal kehidupan kami. Anda membunuh kami. Jadi tidak ada hubungannya telanjang dada dengan tuduhan pornografi. Ibu-ibu tidak bertelanjang dada untuk memancing libido bapak-bapak penguasa. Mereka tidak memiliki cara lain untuk menyuarakan kehendak mereka.
Telanjang dada, tindakan yang sangat memalukan yang semua orang tau tanpa harus berpendidikan tinggi seperti tuan-tuan penguasa, bukan sebentuk penelanjangan diri dengan maksud merangsang birahi kaum pria terhormat. Di dalam kesederhanaan dan keterbatasan, mereka mengatakan kepada tuan-tuan pembesar: ini tanah kami, sumber kehidupan kami. Semoga Anda memahami. Ini adalah intensi mereka sesungguhnya. Adalah tidak manusiawi bila penegakkan hukum tidak melihat intensi pelaku.

Profesor Mahfud MD (2014) menganalogikan hukum dan filsafat sebagai sebatang pohon: etika adalah akar, politik adalah batang, dan hukum adalah buah. Pohon tidak akan memiliki buah bahkan batang bila tidak berakar. UU adalah nihil bila tidak berakar pada etika keadilan. Hukum yang adil tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi selalu memihak kaum lemah.

Sistem Politik Demokrasi
Di dalam sistem politik negara demokratis, tidak pernah lembaga legislatif bersekongkol dengan eksekutif untuk membungkam masyarakat. Sejak Montesquie dan Locke, kekuasaan legislatif justru diciptakan untuk membendung potensi otoritarianisme eksekutif (G. Stevens, 2011). Anggota DPRD dipilih oleh rakyat, bukan Pemerintah. Jadi, tugas Anda adalah menjadi jubir warga. Ketika melawan masyarakat, DPRD secara politis-etis kehilangan legitimasinya (Magnis-Suseno, 1987). Kekuasaan DPRD berasal dari masyarakat, bukan Pemerintah.

Baca Juga :  *Solusi Pengelolaan Hutang BUMN*

Kalau ketiga tuduhan di atas tidak berdasar, apalagi yang bisa dikatakan terhadap Pemerintah dan Anggota DPRD terhormat bila bukan “KRIMINALISASI ATAS WARGA”?

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment