Jokowi Dan Kerumunan Maumere:  PERANG FRAMING ATAU PROBLEM PANOPTICON?

Dibaca 621 kali

Wilfrid Valiance (Mahasiswa doktoral sosiologi UI, Imam Projo Keuskupan Maumere)

Penulis : Wilfrid Valiance
(Mahasiswa doktoral sosiologi UI, Imam Projo Keuskupan Maumere)

Opini.faktahukumntt.com – 02 Februari 2021

Kunjungan Presiden Joko Widodo dalam rangka peresmian bendungan Napun Gete di Maumere sudah berakhir. Bendungan sudah diresmikan. Presiden sudah kembali ke istana. Tetapi kontroversi kerumunan di Maumere terus meluas bahkan memicu kisruh politik nasional. Opini-opini yang bertabrakan berkelindan di berbagai platform media.

Perang Framing

Kunjungan presiden dan kerumunan itu terjadi di tengah pandemi Covid 19, persis ketika angka statistik di seantero negri menyentuh titik paling menggelisahkan. Sangat masuk akal bahwa kejadian di sebuah titik kecil republik ini mendapat sorotan nasional. Publik terbelah dan kontroversi merebak.

Kalangan yang membela presiden dan massa yang berkerumun membangun framing “spontanitas”. Logika pembenar framing ini bermacam-macam: Jokowi orang baik, presiden pro rakyat, pemimpin rendah hati dan seterusnya. Ada lagi alasan emosional pembenar framing ini yaitu kerinduan warga akan kehadiran pemimpin negara setelah terakhir dikunjungi Soeharto. Framing ini didukung koalisi besar warga, tokoh politik nasional dan para aktivis. Opini mereka jelas, presiden tidak mengundang, sementara warga berkerumun karena tergerak oleh rasa cinta akan pemimpinnya. Maka baik presiden maupun warga yang berkerumun sama-sama tidak bersalah.

Baca Juga :  Banyak Aktivis dan Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah Tertarik Bergabung Partai UKM

Kelompok kontra, menyodorkan framing “petaka Covid”. Framing ini juga didukung warga, tokoh politik nasional, jurnalis dan aktivis nasional. Mereka terang-terangan mengeritik presiden dan warga yang berkerumun. Caranya bermacam-macam. Mengabaikan perbandingan apple to apple kerumunan Maumere dan Petamburan, mereka menyoroti substansi resiko yang sama yaitu bahwa baik Jokowi maupun Riziek Shihab sama-sama “menciptakan” kerumunan yang potensial bagi ledakan eksponensial penyebaran virus. Sebagai pemimpin negara dan penanggungjawab kemaslahatan rakyat, presiden, menurut logika framing ini, seharusnya menginstruksikan prototokol kenegaraan ketat untuk mencegah kerumunan.

Baca Juga :  Dollar Naik 17.000 Rupiah, Orang Indonesia Santai Aja Guys
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment