Ketua DPD KAMIJO BELU: MASIKU, MASAKO DAN MASAKU

Dibaca 606 kali

Faktahukumntt.com – OPINI

[dropcap]M[/dropcap]asih tergambar jelas tentang revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK) baru beberapa bulan menjalankan tugasnya KPK sudah membuat gaduh dengan kasus korupsi yang beberapa ini, hangat diperbincangkan di media massa salah satunya kasus Masiku. memang korupsi bukan hal biasa yang baru didengar oleh kita masyarakat pada umumnya.
Kasus korupsi bukan saja menimpa para elit di negeri ini bukan juga hanya pada eksekutor atau para pendidik tetapi kasus korupsi kini menjadi pekerjaan utama para petinggi partai.

Komisi pemberantas korupsi (KPK) bersama petinggi partai sedang bermain petak umpet. Membuat lelucon di hapan masyarakat dengan sandiwara tak berkelas supaya kedua-duanya dinilai serius dalam permainan ini, namun sayang masyarakat sudah mengetahui sandiwara tak berkelas yang dilakoni oleh KPK dan para petinggi partai.

Kasus korupsi salah satu anggota partai penguasa sebut saja namanya Harun Masiku, kini menjadi saling tuding antara KPK, kementrian dan para wakil rakyat semuanya mengedepankan ego tetapi tidak serius dalam menangani kasus ini sehingga masiku menghasilkan Masako lalu menggunakan masako untuk menghimpun Masaku. Inilah kinerja para elit yang kita elukan saat ini itulah kurang lebih sekilas gambaran tentang kasus Korupsi Harun Masiku.

Baca Juga :  TERSERAH JOKOWI

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dulu gencar dalam menangani kasus korupsi dan dinilai profesional tak perna takut dengan siapapun, apapun dan memiliki banyak strategi untuk melakukan penangkapan parah koruptor kini lumpuh dihadapan partai penguasa.

Pernyataan ketua KPK pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi tiga DPR-RI dinilai tak konsisten karena mencari seorang masiku sangat sulit dibanding mencari masako dan masuku, hal ini menunjukan bahwa KPK tak berkutik dihadapan partai penguasa atau KPK lumpuh menghadapi penguasa, KPK tak mampu untuk menangkap seorang Masiku padahal ketua KPK sendiri mengatakan siapa itu Masiku ko tidak bisa ditangkap, pernyataan ini sebetulnya hanya ungkapan untuk mengelabui masyarakat.

Wajar kalau ada kecurigaan masyarakat terhadap KPK dan para elit partai bersekongkol, karena masyarakat menilai berdasarkan pernyataan-pernyataan dan sikap-sikap KPK yang dinilai tak serius dalam mencari Masiku. Juga beberapa minggu lalu masyarakat digegerkan dengan isu penyederaan terhadap anggota KPK yang ingin menyegel kantor PDIP. Pertanyaannya Kenapa KPK diam? Apakah KPK takut dengan partai penguasa? Ataukah ketua KPK takut dicopot dari jabatannya? Lalu apa gunanya lembaga ini diadakan? Apakah lembaga ini independen ataukah hanya asal nama KPK yang indepen? Lalu sejauh mana sikap Dewas mengenai kasus Masiku ini?

Baca Juga :  Esensi Sumpah Pemuda dan Peran Pemuda Zaman Now Untuk Kemajuan Masa Depan Bangsa dan Negara

Pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan pertanyaan umum yang tak perlu dijawab tetapi perlu direfleksikan agar KPK bisa seperti dulu bukan seperti sekarang yang larinya 300 meter pertahun bukan perjam lagi.

Masih meneropong soal tugas Dewas KPK salah satu anggota Dewas dalam pernyataan di salah satu tayangan Televisi menyatakan bahwa tugas Dewas adalah untuk meningkatkan kepercayaan publick. Jika demikian Halnya maka han ini menunjukan bahwa KPK kurang dipercaya publick padahal kita tahu bahwa KPK sebelumnya melaksanakan tugas dengan maksimal dan lebih gencar, tegas dan profesional dibandingkan dengan KPK yang sekarang, yang dinilai cacat. Jika tugas dewas demikan yang ditulis diundang-undang maka kehadiran Dewas membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan KPK.

KPK, DEWAS DAN PDIP menurut penulis berselingku alasan dasar penulis karena ketika Demokrat mempertanyakan Kasus Harun Masiku soal penanganannya ko KPK, DEWAS dan PDIP ko sewot dan kesal ini ada apa? Apakah salah jika kasus ini dipertanyakan oleh masyarakat? Kalau salah maka ini adalah salah satu pelemahan terhadap KPK yang dilakukan oleh Dewan pengawas komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal-hal yang digambarkan diatas mengenai kasus korupsi yang terjadi dan kurangnya kecepatan, ketepatan dari komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merujuk pada adanya revisi undang-undang
[31/1 09.26] Ketua DPD KAMIJO BELU: Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK). Penulis menilai kurang lebih ada tujuh point penting yang membuat KPK kurang cepat dan mati kutu atau penulis menyebut KPK menggunakan persepsi KPK mati Suri (KPK Torporem).

Baca Juga :  Ada Apa Dibalik Pelarangan Uji Klinis Vaksin Nusantara???

Tujuh hal tersebut yakni yang pertama perubahan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) kedua perubahan status KPK menjadi lembaga pemerintah pusat atau masuk dalam jajaran eksekutif, ketiga KPK perlu minta ijin penyitaan, penyadapan dan penggeledahan kepada dewan pengawas (Dewas) padahal Dewas sendiri harus setiap tahun melaporkan kepada presiden ini menjadi dugaan kuat adanya perselingkuhan. Keempat penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan dan ASN hal ini berimplikasi bahwa tidak ada penyidik independen. Kelima penuntutan harus kordinasi dengan kejagung artinya bahwa KPK tidak lagi punya otonom. Keenam perkara yang menjadi perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria implikasinya KPK anak sulit untuk mengusut kasus suap. Ketujuh KPK berwenang mengeluarkan SP3. Hal ini menjadi kekuatiran jika terjadi pada kasus-kasus besar seperti century, E-Ktp, Hambalang, BLBI dll didesak untuk segera mengeluarkan SP3.

Opini
Penulis :Sani S. M. Asa.
Mantan Ketua Fosmab.

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment