Penulis : Yurgo Purab

Oleh: MURTADLO

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Kupang

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi kian berkembang pesat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pemanfaatan teknologi pada sektor keuangan. Pembayaran secara tunai sudah mulai dianggap ketinggalan zaman. Saat ini, evolusi metode pembayaran telah berjalan menuju transaksi non tunai atau cashless transaction.

Metode non tunai ini juga diadaptasi pemerintah, melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang merupakan bentuk modernisasi pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai upaya pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan khususnya terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan memanfaatkan instrumen keuangan modern serta untuk mendukung insklusi keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginisiasi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yang menjadi landasan hukum atas implementasi KKP sebagai metode pembayaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran atas beban APBN bagi seluruh Satuan Kerja (satker) kementerian/lembaga, yang secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019.

KKP yang digunakan didesain khusus untuk kementerian/lembaga merupakan Kartu Kredit Corporate (Corporate Card). KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.