Penyidik Kejaksaan Harus Periksa Oknum Yang Bangun Rumah Travo IGD RSUD dr Tc Hilers Maumere

Dibaca 1.3K kali

Oleh; Marianus Gaharpung, S.H.M.H., Advokat dan Pengajar Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

PENDAPAT HUKUM, faktahukumntt.com – 23 November 2021

Ketika AD dan PL ditangkap Kejaksaan Negeri Maumere, dugaan konspirasi kejahatan pengadaan trafo RS TC Hillers yang merugikan negara kurang lebih 800 juta pelan tetapi pasti mulai terkuat modus kejahatannya.

Misalnya, PL berperan sebagai penghubung yang tidak diatur dalam Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga pertanyaannya, mengapa PL berani dan nekad memainkan peran sebagai penghubung? Orang awam hukum pun bisa menganalisis bahwa PL melakukan ini karena ada deal- deal ekonomis dengan oknum pejabat yang punya kewenangan penuh mengatur proyek di Kabupaten Sikka. Hal ini sudah pasti penyidik kejaksaan akan mengarahkan pertanyaan kepada PL.

Baca Juga :  Pengusaha Milenial di Bidang Kosmetik dan Perawatan Kecantikan Ini Resmi Bergabung ke Partai UKM

AD sebagai PPK dipaksa oleh penyedia atau kontraktor untuk merekayasa kwitansi ternyata AD tidak mau. Pertanyaannya, mengapa penyedia berani memaksa PPK untuk merekayasa kwitansi apakah itu niat dari kontraktor atau atas suruhan oknum pejabat di Sikka agar mengelabui tindak pidana korupsi.

Di samping itu jika dugaan benar bahwa status badan hukum dan domisili usaha tersebut dari penyedia tidak ada pertanyaannya, apakah memang benar PPK tidak tahu atau mengetahui tetapi sengaja didiamkan saja toh warga masyarakat Sikka tidak mungkin mencaritahu sampai hal- hal yang bersifat administratif yang penting trafo tersebut ada bukan fiktif.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo 
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment