Penulis : Yurgo Purab

Oleh: Nyoto Setiyono

(ASN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang)

“Terdapat tantangan dalam pola eksekusi belanja pemerintah sehingga penumpukan realisasi di akhir tahun masih terjadi, utamanya pada belanja barang dan belanja modal,” Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Seolah menjadi tradisi yang terjadi setiap tahun, akhir tahun anggaran selalu menjadi hari yang sibuk bagi Kementerian/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran maupun KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Kementerian/Lembaga menjadi sibuk merealisasikan belanjanya, sedangkan KPPN sibuk melakukan pencairan dana maupun pengesahan belanja dari SPP/SPM yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun anggaran sehingga terjadi tren penumpukan pada akhir tahun. Pada Tahun 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupaya untuk memberikan beberapa strategi untuk mengurangi terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, salah satunya adalah dengan melakukan reformulasi perhitungan IKPA mulai awal tahun 2022. IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nyoto Setiyono
(ASN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang)

Berbeda dengan IKPA pada tahun anggaran 2021 yang memiliki 13 indikator yang terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran, Pada tahun anggaran 2022 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Reformulasi ini diwujudkan dalam 8 indikator meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.