Penulis : Josse

Yang perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengenal istilah malapraktik kedokteran seperti yang dipakai masyarakat ketika melihat dugaan kesalahan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien.

Apabila melihat aturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan yakni UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, secara jelas tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tenaga kesehatan, termasuk juga dokter yang melakukan kelalaian dapat dipidana.

Terhadap kelalaian yang dilakukan dokter, berdasarkan pada Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan, rumah sakit turut bertanggungjawab terhadap tindakan tenaga kesehatan termasuk juga dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada pasien yang ditimbulkan akibat kelalaian. Hal ini dipertegas lagi untuk kelalaian yang dilakukan oleh dokter tidak ada ketentuan pemidanaan, mekanismenya berupa ganti kerugian.

Penerapan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medik merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas dilakukan mediasi sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.