Sekda Sikka Tak Punya Kewenangan Eksekutorial Sita Sertipikat Hak Milik Bendahara Pembantu Dana BTT 2021

Dibaca 7.3K kali Reporter : Wyliam Ch verified

Bukti apa yang dapat dipakai Sekda Sikka “memaksa” bendahara pembantu tanda tangan surat tanggungjawab mutlah. Apakah dugaan korupsi dana BTT 900 juta lebih hanya dibebankan kepada bendahara pembantu saja?

Apakah dari aspek kewenangan bendahara pembantu ini mempunyai kewenangan yang mutlak diberikan oleh undang undang untuk menggunakan uang sebesar 900 juta.

Ini logika sesat yang melahirkan kesimpulan yang salah alias ngawur (ex falso quolibet). Kejaksaan yang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan sita dokumen atau barang atas nama seseorang atau badan hukum privat harus terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan. Dan, jika perkara pidana korupsi dana BTT disidangkan dan diputus, maka Jaksa sebagai eksekutor dari putusan pidana tidak bisa sembarang sita dokumen atau barang untuk pengembalian kerugian negara tetapi atas perintah dalam diktum putusan pengadilan atas perkara a quo.

Oleh karena itu, sita sertipikat hak milik bendahara pembantu yang dilakukan Sekda Sikka ini jelas tindakan sewenang- wenang. Kami berani katakan demikian, karena siapapun yang namanya bawahan dihadapkan pada atasannya yang jabatan dan pengetahuannya jauh lebih hebat, maka secara psikologis bawahannya tidak ada pilihan lain( keadaan memaksa) menandatangani surat tanggungjawab mutlah untuk bertanggungjawab sendiri atas dana 900 juta lebih dana BTT 2021.

Baca Juga :  Tetap Hidup, Menjemput Mimpi Indonesia
Sebelumnya
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment