Wibisono: Dilema vaksin Sinovac

Dibaca 180 kali

FaktahukumNTT.com. JAKARTA

Vaksin Covid-19 “Sinovac” produk China telah tiba pada 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta dosis, informasi nya masih ada 1,8 juta dosis di bulan Januari 2021, Presiden Jokowi didesak publik untuk mencoba yang pertama kali penyuntikan vaksin tersebut.

Selanjutnya akan diteruskan para menteri kabinet, pejabat pusat dan daerah, diteruskan penyuntikan warga masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Wibisono , Tahap ini menjadi persoalan besar akibat tidak mudah menentukan komunitas mana yang siap untuk awal disuntik, walaupun gratis, karena kekhawatiran masyarakat masih tinggi atas risiko penyuntikan vaksin China tersebut.

Lanjut Wibi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI ) masih ada pro kontra terkaitnya tenaga kesehatan untuk menjadi pihak yang awal disuntik, “Presiden dan para menteri kabinet belum jelas kesiapan untuk menjadi relawan perdana,” ujar Wibisono ke awak media di Jakarta Rabo (17/12).

Sebagian Elite, termasuk anggota DPR, menyatakan lebih percaya pada vaksin produk Amerika Pfizer-BioNTech. “Baru-baru ini Singapura mempertontonkan penyuntikan vaksin produk Pfizer pertama kepada Perdana Mentri Lee Hsien Loong, Meskipun pengaruh China besar terhadap negara Singapura sangat kuat, akan tetapi mereka lebih percaya pada vaksin Pfizer Amerika, sedangkan Malaysia juga memesan vaksin Pfizer-BioNTech Amerika,” ulas Wibi.

Baca Juga :  Ketika Negara Jadi Perusahan dan Presiden di Bawah  Menteri

Ada beberapa hal yang mengkawatirkan terkait vaksin Sinovac yaitu image masyarakat terhadap produk China yang terkenal tidak bagus dan cenderung kurang menjaga mutu. Kemanjuran belum teruji, Negara pemakai Sinovac China masih tahap uji klinis. BPOM Brazil meragukan dan mempertanyakan kualitas Sinovac dengan menunda impor.

Di negara asal virus yaitu China belum ada kampanye kesuksesan penggunaan vaksin Sinovac. Bahkan adanya model mutasi baru virus corona dinilai mengkhawatirkan dan dapat memperpanjang penelitian untuk vaksin yang lebih baru.

Baca Juga :  Rencana Pemberian Beasiswa PEMKAB SIKKA Terhadap Mahasiswa UNIPA

Ternyata negara China sendiri justru akan membeli vaksin dari perusahaan Jerman BioNTech yang bekerjasama dengan perusahaan Amerika Pfizer Inc. Sebanyak 100 Juta dosis dipesan.

Terakhir, imunogenik Sinovac tidak terlalu kuat sehingga perlu lebih dari satu kali suntikan. Uji tahap 3 di Indonesia sendiri belum tuntas, sehingga masih menunggu kemanjuran dan keamanannya.

Nah, persoalannya jika masyarakat atau rakyat menjadi lebih takut vaksin daripada virus Coronanya sendiri maka akan menjadi masalah besar bagi negara. Bisakah dengan pemaksaan melalui denda besar ?, Tidak semudah itu, karena untuk pengaturan sanksi itu harus diatur dalam ketentuan setingkat Undang-Undang.

“Berapa pula nilai pemborosan keuangan negara jika vaksin Sinovac yang berjumlah jutaan dosis yang sudah dipesan dari negara China ternyata tidak dapat digunakan sesuai target ?, Ini akibat dari kebijakan baik pilihan vaksin maupun persiapan yang tidak matang atau mungkin nuansa bisnis lebih dominan daripada kemanusiaan, “imbuh Wibi

Baca Juga :  Esensi Sumpah Pemuda dan Peran Pemuda Zaman Now Untuk Kemajuan Masa Depan Bangsa dan Negara

Berita terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Makanya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran dari pos lain demi memenuhi kebutuhan biaya program vaksin corona gratis seluruh masyarakat. Alokasi biaya ini dilakukan pada 2021.

Jokowi juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian vaksin covid-19, meski belum disebutkan kebutuhan biaya untuk menyalurkan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment