Informasi Terupdate Hari Ini

Program SARJANA Inovasi Desa (PROSINDES) Universitas KARYADARMA Kupang

0 112

Oleh DRS. P. PIETER DJOKA, M.T.
(Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Undarma Kupang)

FaktahukumNTT.com, KOTA KUPANG-NTT

#Salam SDM Unggul. !!!

Program Percepatan SDM UNGGUL pada semua desa di NTT, sebagai pilot project atau lokomotif penciptaan SDM UNGGUL INDONESIA MAJU, melalui sistem Inovasi Pembelajaran “Paket Program Sarjana Inovasi Desa” (PROSINDES) Undarma dengan strategi semi Ikatan Dinas, sebagai motivasi dan dorongan. Berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2014 sampai saat ini Pemerintah Pusat telah
menggelontorkan dana ADD ke NTT sebesar kurang lebih 14.000.000.000.000,- (empat belas) triliun, namun belum tersedianya SDM unggul secara merata sebagai aparat desa serta kurangnya pengawasan sejak awal. PROSINDES Undarma sebagai bentuk dukungan meraih 7 (tujuh) mimpi anak Indonesia 70 tahun mendatang dan visi Bapak Presiden “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diimplementasikan dalam 9 (sembilan) misi utama Pembangunan Nasional.

Langkah strategis yang sangat signifikan adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”, khusus daerah beranda depan NKRI-RDTL, yang implementasinya tetap berpedoman pada visi, misi Pemerintah Republik Indonesia melalui pengembangan, peningkatan kapasitas
tata kelola Pemerintahan, khususnya Pemerintahan Desa melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat desa dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif; profesionalisme transparansi dan akuntabilitas; pembangunan berkualitas dan berkelanjutan; keadilan dan kesetaraan gender; Desa maju, mandiri, bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan berbagai permasalahan sosial lainnya; serta SDM Unggul secara merata di seluruh wilayah desa yang ada di NTT khususnya dan Indonesia umumnya.

Paket PROSINDES Undarma bertujuan bersama pemerintah melaksanakan dan mengawal jalanya pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai produk peraturan turunannya, serta mengawasi jalannya pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai produk peraturan turunannya.

Merujuk pada UU Sisdiknas dan UU Desa yakni bagaimana mewujudkan “Keadilan dalam Menciptakan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia” yang selaras dengan misi Presiden Republik Indonesia “Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju”. Beban dan tanggung jawab terbesar tetap berada pada Lembaga Pendidikan (Pendidikan Tinggi) yang dikomandani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan yang ingin dicapai sesuai amanat Pasal 1 Ayat (11) Kepmen Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah Pemberdayaan
Masyarakat Desa melalui upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Beban dan tanggung jawab terbesarnya adalah peran masyarakat desa dan pemerintah (desa-pusat) yang dikomandani oleh Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia.

Undarma sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi di Nusa Tenggara Timur berdasarkan ijin pendirian dari Kemendikbud RI Nomor 412/E/O/2014 tanggal 16 September 2014 dengan 10 (sepuluh) program studi diselenggarakan oleh Yayasan Pelayanan Kasih Anak Bangsa Kupang Nusa tenggara Timur sebagai badan penyelenggara.

Berdasarkan karakteristik masing-masing program studi dan mencermati kebutuhan masyarakat desa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul guna menjawab visi dan misi pembangunan nasional di desa secara merata dan berkelanjutan “, kami menawarkan “8 (delapan) program studi yang dielaborasi menjadi 1 (satu) paket program unggulan. Program studi dimaksud antara lain: (1) Ilmu Perencanaan Wilayah-Kota; (2) Ilmu Pemerintahan (3) Teknik Informatika; (4) Agroteknologi; (5) Agrobisnis; (6) Ilmu Hukum. dan (7) Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD), (8) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG-SD).

Rencana program para calon mahasiswa diprioritaskan bagi anak-anak dari desa yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa, jika masih kurang, maka dapat diterima dari desa lain yang ingin mengabdi pada desa sasaran dan wajib memiliki ijazah setingkat
SMA/SMK/MA/sederajat untuk diseleksi sesuai syarat & ketentuan yang berlaku, untuk kemudian dididik secara berkelompok minimal 8 (delapan) orang (calon mahasiswa) dari setiap desa yang mendapat rekomendasi dari Kepala Desa melalui Camat setempat untuk diteruskan kepada Bupati khusus bagi para calon yang harus diprioritaskan mengikuti Paket PROSINDES melalui sistem pembelajaran yang mengelaborasi 20% kurikulum inti dari masing-masing kualifikasi ilmu sebagaimana tersebut di atas,
menjadi kurikulum pembelajaran prasyarat yang dipadu dengan 4 (empat) Modul Kemendagri RI: (a)Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;(b)Perencanaan Desa; (c)Penyusunan Produk Hukum Desa; dan (d) Pokok-pokok Pembangunan Sosial Kemasyarakatan serta merancang aplikasi untuk mendekatkan produk para petani dan nelayan langsung kepada konsumen sehingga tengkulak yang meraih keuntungan hingga 100% bisa dipangkas dengan demikian jiwa berwirausaha dari mereka semakin bergairah dengan diperkuat dengan “Pembinaan Karakter melalui Lembaga Pembinaan Mental Spiritual dan Bimbingan Konseling” (LPMS-BK), serta Pusat Pendidikan Latihan Undarma dengan materi pokok mengenai Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, Perencanaan dan Musyawarah Desa, Keuangan dan Akuntansi Desa, Kepemimpinan Desa, Kewirausahaan Desa, Strategi Pertumbuhan Usaha Desa, dan Teknologi Tepat Guna Desa dan juga Bahasa Inggris, Komputer, Anti Korupsi, Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Mitigasi Bencana, Advokasi Hukum dan Model pembelajaran mengutamakan kegiatan lapangan berbasis riset secara periodik, sesuai bidang ilmu masing-masing kemudian didiskusikan dengan para dosen maupun tim pakar dan mencari solusi untuk penyelesaian
berbagai permasalahan di desa sasaran, selanjutnya dapat dimanfaatkan dan/atau di rekognisi menjadi karya ilmiah (skripsi/artikel terpublikasi dan terindex) sebagai tugas akhir.

Bahwa setelah bertugas ke desa sasaran pasca wisuda, maka pada 2-3 tahun, dievaluasi secara menyeluruh termasuk evaluasi kinerja sebagai calon ASN dan/atau kontrak P3K, sebagai motivasi untuk belajar dan bekerja cermat, cepat, tepat, tuntas dan berkelanjutan, jika dinilai desa tersebut telah menjadi desa maju dan mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, dengan harapan kedepannya untuk mendapatkan kebijakan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
a. Salah satu syarat calon Kepala Desa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan keahlian khusus tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Para sarjana inovasi desa yang mengabdi pada desa sasaran, sebelum diangkat menjadi ASN/P3K ASN, diharapkan dapat ditetapkan menjadi tenaga kontrak kerja temporal (1-2) tahun masa-kerja melalui pembiayaan APBN dan ADD.
c. Setelah kurun waktu tersebut sebagaimana pada poin (b) di atas, selanjutnya dievaluasi untuk mengukur kinerja dan keberhasilan pembangunan di desa sasaran sesuai syarat dan ketentuan bahwa, dinilai berhasil karena terjadi loncatan, dari desa sangat tertinggal menjadi berkembang, desa tertinggal menjadi maju, desa maju menjadi desa mandiri, sesuai target dan sasaran kinerja Kemendes PDTT dalam RPJMN 2020-2024, maka mereka dapat diangkat menjadi ASN/P3K ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara, sehingga tidak semua Sarjana PROSINDES
Undarma Kupang wajib diangkat sesuai tujuan Semi Ikatan Dinas.

d. Para Sarjana Inovasi desa yang tidak lolos penilaian sebagaimana dimaksudkan pada huruf (c)
diatas, dapat diangkat menjadi aparatur Desa, Aparatur BPD dan/atau staf ahli atau tenaga
pendamping lainnya dalam menangani berbagai program pembangunan dari kementerian terkait dan/atau pemerintah Daerah pada desa sasaran, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih
proyek/proyek fiktif/Desa Fiktif/KKN dll.
e. Dukungan dan bantuan berupa Usulan beasiswa secara Gotong Royong berupa: (a). ADD 40. %:
(b). APBD Kabupaten/Kota 15 %, (c). APBD Provinsi NTT 10 %. (d) Oleh lembaga HWF 10%. dan (e) APBN melalui beberapa Kementerian terkait sebesar 25 % dari biaya registrasi awal sebesar Rp. 6.000.000,- /mahasiswa dan Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan.

Bahwa untuk Paket PROSINDES, dukungan ketenagaan (Pendidik Profesional) untuk memaksimalkan proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, akan diambil dari masing-masing Program Studi, ditambah dengan tenaga profesional dari TNI-Polri, Kejaksaan, ASN di NTT yang memenuhi standar kualifikasi keilmuan minimal S2, baik yang masih (sedang) berdinas dan/atau Pensiunan sesuai Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016, berdasarkan kebutuhan kontrak kerjasama.

Bahwa setelah bertugas ke desa sasaran pasca wisuda, maka pada 2-3 tahun, dievaluasi secara menyeluruh termasuk evaluasi kinerja sebagai calon ASN dan/atau kontrak P3K, sebagai motivasi untuk belajar dan bekerja cermat, cepat, tepat, tuntas dan berkelanjutan, jika dinilai desa tersebut telah menjadi desa maju dan mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, dengan harapan kedepannya untuk mendapatkan kebijakan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
Pertama, Salah satu syarat calon Kepala Desa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan keahlian khusus tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kedua, Para sarjana inovasi desa yang mengabdi pada desa sasaran, sebelum diangkat menjadi ASN/P3K ASN, diharapkan dapat ditetapkan menjadi tenaga kontrak kerja temporal (1-2) tahun masa
kerja melalui pembiayaan APBN dan ADD.
Ketiga, Setelah kurun waktu tersebut sebagaimana pada poin (b) di atas, selanjutnya dievaluasi untuk mengukur kinerja dan keberhasilan pembangunan di desa sasaran sesuai syarat dan ketentuan bahwa, dinilai berhasil karena terjadi loncatan, dari desa sangat tertinggal menjadi berkembang, desa tertinggal menjadi maju, desa maju menjadi desa mandiri, sesuai target dan sasaran kinerja Kemendes PDTT dalam RPJMN 2020-2024, maka mereka dapat diangkat menjadi ASN/P3K ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara, sehingga tidak semua Sarjana PROSINDES Undarma Kupang wajib diangkat sesuai tujuan Semi Ikatan Dinas.
Keempat, Para Sarjana Inovasi desa yang tidak lolos penilaian sebagaimana dimaksudkan pada huruf (c) diatas, dapat diangkat menjadi aparatur Desa, Aparatur BPD dan/atau staf ahli atau tenaga pendamping lainnya dalam menangani berbagai program pembangunan dari kementerian terkait dan/atau pemerintah Daerah pada desa sasaran, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih
proyek/proyek fiktif/Desa Fiktif/KKN dll.
Kelima, Dukungan dan bantuan berupa Usulan beasiswa secara Gotong Royong berupa: (a). ADD 40. %: (b). APBD Kabupaten/Kota 15 %, (c). APBD Provinsi NTT 10 %. (d) Oleh lembaga HWF 10%. dan (e) APBN melalui beberapa Kementerian terkait sebesar 25 % dari biaya registrasi awal sebesar Rp. 6.000.000,- /mahasiswa dan Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan.

Bahwa untuk Paket PROSINDES, dukungan ketenagaan (Pendidik Profesional) untuk memaksimalkan proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, akan diambil dari masing-masing Program Studi, ditambah dengan tenaga profesional dari TNI-Polri, Kejaksaan, ASN di NTT yang memenuhi standar kualifikasi keilmuan minimal S2, baik yang masih (sedang) berdinas dan/atau Pensiunan sesuai Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016, berdasarkan kebutuhan kontrak kerjasama.

Dalam mensukseskan PROSINDES UNDARMA ini “kami mohon dukungan berupa rekomendasi dan/atau instruksi dari Bapak Gubernur NTT melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT, mendapatkan bantuan beasiswa khusus sebanyak 10 (sepuluh) % dari total biaya

Registrasi Awal dan Uang Kuliah Tunggal tersebut, serta mempermudah kami untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam mensukseskan PROSINDES UNDARMA ini “kami mohon dukungan berupa rekomendasi
dan/atau instruksi dari Bapak Gubernur NTT melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT, mendapatkan bantuan beasiswa khusus sebanyak 10 (sepuluh) % dari total biaya Registrasi Awal dan Uang Kuliah Tunggal tersebut, serta mempermudah kami untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana (ToR) terlampir. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
#Indonesia Maju. !!! (PPD) Dosen PWK Undarma Kupang.

Comments
Loading...