Informasi Terupdate Hari Ini

Muhajir Effendy : Dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Di NTT

0 115

NTT (faktahukumntt.com),  Menteri pendidikan RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P  dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu, 7/1/2018 menegaskan bahwa NTT harus bersyukur atas kunjungan Presiden dan Menteri Pendidikan RI untuk menyerahkan 2.192 KIP-ATM kepada Siswa SD, SMP, SMA, SMK dan Kesetaraan di Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao. Hal itu  disampaikan pada saat rapat kerja Menteri pendidikan dan kebudayaan RI bersama kadis pendidikan, kadis kebudayaan Provinsi NTT, para kepala Sekolah dan Guru SD, SMP, SMA dan SMK se-kota Kupang di Hotel Pelangi Minggu, 7/1/2018 Pukul 15.00 (Witeng)

Dalam kesempatan ini Menteri menjanjikan akan mengupayakan pembayaran sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru. Ia menyatakan bahwa semua program dari pusat diarahkan untuk pendidikan NTT. “Lewat segala program yang dibuat oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemerintah pusat konsern sama pendidikan di NTT. Kami ingin agar dunia pendidikan di NTT maju seperti daerah lain. Jadi nggak bener itu pemberitaan yang menyatakan bahwa saya nyatakan masyarakat NTT bodoh. Itu kerjaan wartawan aja.  Saya bisa somasi loh. Tapi udah kami selesaikan dan mereka udah minta maaf.” Tandas Menteri.

Direktorat Jendral Pendidikan (ditjen) pada tahun 2018 menyampaikan moratorium akan di hapus sehingga ada kemungkinan pengangkatan guru honorer. Tapi dengan ketentuan dan syarat sesuai standart. Guru harus bisa tingkatkan kompetensi guru. Begitu juga organisasi guru. Mengenai tunjangan Profesi Guru  sudah didelegasikan ke provinsi dan kabupaten  kota agar segera dibayarkan pada tahun 2018. “Sepanjang penuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan  pasti akan dibayarkan  paling lambat Februari  2018. Kami sudah perintahkan agar pemerintah Provinsi harus selesaikan kekurangan pembayaran  bagi Guru-guru yang belum menerima RmTPG secara penuh pada tahun 2017 menerima kurang. Itu untuk guru swasta. Sedangkan untuk guru negeri akan lewat dinas masing-masing.” Jelas Muhajir.

Khusus bagi tenaga guru honorer; konselor, guru inklusi dan guru non formal Menteri Pendidikan Muhajir  berjanji akan mengupayakan pengangkatan pada tahun ini. Dan oleh Muhajir disebut sebagai hadiah Natal. Target pengangkatan sebanyak 170 ribu guru pada tahun 2018 ini. ”Ini Sebagai hadiah natal bagi guru-guru dan masyarakat di NTT.

Tentang asrama bagi sekolah inklusi harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Patut disayangkan kontribusi anggaran bagi pendidikan di NTT dari APBD 1 NTT sangat rendah. Dan ini yang menyebabkan kualitas pendidikan di NTT sangat rendah yakni menempati urutan ketiga dari bawah. Berdasarkan Hasil Ujian Nasional setiap jenjang pendidikan di bawah standar rata-rata nasioanl. Berbanding terbalik dengan budi pekerti dan ketaatan diatas rata-rata nasioanal. Untuk itu pendidikan di NTT tetap harus didukung agar kualitas pendidikan khususnya hasil ujian nasional bisa meningkat,” ujar Muhajir.

Saya berharap “Guru seharusnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran dan penyusunan soal standart nasional. Guru harus kuasai sub stansi standar nasional, standar kisi-kisi. Tidak hanya bergantung pada bimbel karena akan ada permainan-permainan. Tidak diperbolehkan guru yang juga menjadi tenaga pengajar bimbel. Jika siswa ikut bimbel maka bisa jadi hasil ujian nasional akan dipengaruhi oleh bimbel karena guru adalah pengajar bimbel.” harap Muhajir.

Menteri juga menyampaikan bahwa PP nomor  19 Tahun 2017 tentang hari kerja guru adalah 5 (lima) hari dan 18 jam kerja mulai diberlakukan untuk itu Kepala sekolah harus bisa terapkan hari Sabtu akan menjadi hari ekstra kurikulir. Walaupun demikian menurut menteri dengan penerapan ini, masalah baru akan muncul yaitu kekurangan guru. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sedang di godok rencana penerapan sistem  multi subjek guru. Maka guru-guru akan di sekolahkan lagi selama 2 (dua) semester prioritas guru yang masih muda dan berkualitas.

Ketika ditanya tentang alasan pengalihan kewenangan SMA dan SMK  ke pemerintahan  Provinsi serta SD dan SMP tetap menjadi kewenangan kabupaten  kota agar pengelolaan pendidikan makin terfokus dan semakin baik karena anggaran pun terfokus. Muhajir menuding bahwa di NTT telah terjadi pengkotak-kotakan. Yang seharusnya tidak boleh. ”Harus bersama-sama urus pendidikan. Kami  berharap agar dari APBD murni Kabupaten kota mestinya  ada kontribusi ke biaya operasional sekolah (BOS). Kadis bisa sampaikan kepada pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Kota bahwa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota ikut  berkontribusi  terhadap Dana  BOS. Pintanya kepada kedua kadis pendidikan yang saat itu hadir yakni Kadis pendidikan provinsi NTT Yohana Lisapaly dan Kadis Pendidikan Kota Kupang Filmon Lulupoy.

Pada sesi akhir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Yohana Lisapally mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian khusus terhadap Pendidikan NTT. Ia meminta pengertian dari pemerintah pusat tentang kekurangan anggaran dari pemprov NTT bagi pendidikan di NTT dan bagi   kesejahteraan guru akibat adanya masa transisi yakni pengalihan kewenangan dan adanya penyerapan anggaran yang cukup besar untuk pemilihan gubernur tahun 2018. “Kami sebenarnya berkomitmen agar di tahun 2018 bisa memenuhi kebutuhan guru SMA dan SMK namun ternyata belum bisa di penuhi. Pengalihan terjadi bersamaan dengan adanya  pilkada di beberapa kabupaten/kota serta persiapan menjelangi pilkada Gubernur pada Juni 2018 sehingga mengalami kendala dalam memenuhi kesejahteraan para guru dimaksud, untuk itu kami sangat  mengharapkan bantuan pemerintah pusat bagi pendidikan di NTT” ungkap Lisapally. (Jos-Oscar).

Comments
Loading...