Informasi Terupdate Hari Ini

Akibat Pemangkasan Anggaran Kesra dan ULP Guru SMA dan SMK Belum Realisasi

0 111

NTT (faktahukumntt.com), Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna E.Lisapaly, S.H, M.Si di ruang kerjanya pada jumat (16/3/2018)

Kepada wartawan faktahukumntt.com Lisapaly mengungkapkan bahwa “dulu dinas pendidikan provinsi tidak mengelola anggaran Guru, namun semenjak peralihan Guru SMA, SMK ke provinsi ini menjadi tanggung jawab kami”.

Terkait dengan pembayaran tunjangan kesejahteraan (Kesra) dan uang lauk pauk (ULP), Lisapaly mengungkapkan bahwa, selama ini pemerintah provinsi memberikan tambahan penghasilan Negara di berikan kepada PNS di lingkungan pemerintah provinsi NTT berdasarkan kinerja.

Kesra / uang lauk pauk atau biasa di sebut dengan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik). Selama ini di lingkup pemerintah provinsi NTT sebelum peralihan ke Provinsi hanya 4 kab/ kota yang mendapat TPP ( Tunjangan profesi pendidik). Yakni Kota Kupang, Kab.Sabu Raijua, kab.Sumba Timur dan Kab.Flores Timur. Namun setelah peralihan ke Provinsi ini menjadi tanggung jawab provinsi, dan kalau kita hanya memberikan kepada 4 kab/kota karena dulu mereka terima maka tidak adil.

“Kalau kita memberikan hanya kepada 4 Kab/ Kota saja itu tidak adil , mesti ada pemerataan, ” kata Lisapaly- red”.

Dulu ke 4 Kab/Kota mengelola sendiri daerahnya sehingga mereka terima, dan sudah di atur dalam permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 dan di sesuaikan dengan kemampuan Daerahnya.

Persoalan ini sudah di bahas oleh Pemerintah Provinsi dan DPR dan baik pemerintah  pun DPR sangat mendukung ingin memperhatikan Guru namun setelah melalui pengkajian dan perhitungan maka anggaran yang di butuhkan sangat besar, apalagi saat ini kita di perhadapkan dengan proses pemilihan kepala Daerah.  Dimana terjadi pemangkasan Anggaran sangat besar sekali sehingga kita kesulitan untuk membayar karena bukan hanya 4 kab/ kota melainkan sudah menjadi 22 Kab/Kota”, Pungkas Lisapaly.

Lisapaly mengharapkan pengertian baik dari para Guru SMA/SMK yang telah di alihkan ke provinsi untuk memahami kondisi keuangan daerah sekarang. Namun Ia berpesan apabila anggaran keuangan daerah di tahun 2019 memungkinkan maka kami selaku pemerintah dan DPR yang punya hak budget akan membayarkan.

Sebenarnya ini hanya masalah anggaran saja, dan kita bersama DPR tetap optimistis dan mengupayakan karena seyogyanya mereka para Guru sudah mendapatkan gaji dan sertifikasi. Oleh karena itu harus di dorong untuk Guru PNS agar supaya bisa mendapatkan sertifikasi, akan tetapi tidak semuanya mendapat sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi ada kriteria – kriterianya. Dan itu merupakan dasar dari pada kinerja bagi tenaga fungsional.

Bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi ada yang namanya non sertifikasi / tambahan penghasilan (Tamsil) tunjangan tambahahan penghasilan bagi guru PNS yang belum bersertifikat pendidik. Bahkan sekarang untuk guru komite pun bisa ditambahkan dari dana BOS 15 persen, sebelumnya tidak bisa namun sekarang bisa agar supaya bisa meningkatkan guru dari tenaga kontrak komite menjadi tenaga kontrak yang di danai dari BOS. Kata Lisapaly. (Oscar/Jose)

Comments
Loading...