Kepala LPMP NTT Ajak Bupati/WaliKota Bangun Kemitraan Kawal Pendidikan NTT

Dibaca 204 kali

Faktahukumntt.com - Kota Kupang (NTT)

[dropcap]K[/dropcap]Kepala LPMP NTT Ingin mengajak Bupati/Wali Kota melalui dinas pendidikan bersama LPMP untuk kemitraan mengkawal Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peningkatan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) yang ada di NTT merupakan peta yang terendah dan merupakan kelemahan kita dari delapan standar mutu pendidikan. Selain Pendidik Tenaga Kependidikan, juga termasuk standar pembiayaan”, ungkap Kepala LPMP NTT, Drs. Muhamad Irfan kepada Media ini. Terkait standar pembiayaan, Kepala LPMP NTT, Muhamad Irfan menjelaskan harus ada pembiayaan per-siswa dari APBD (kalau APBN sudah yakni 20% dana BOS dan sebagainya sudah cukup) tetapi dari APBD mesti dipastikan bahwa APBD juga harus ada persentasenya yang betul untuk anggaran pendidikan per-siswa di Provinsi NTT. “Berapa puluh ribu sih…sebenarnya kebutuhan siswa kita dalam satu tahun, selain dari APBN. Sebaiknya dari APBD juga ada. kalau Undang-undang menyatakan bahwa 20% atau kalau tidak cukup 20%nya namun hanya mampu misalnya sekian persen, diusahakan agar tahun 2020 ditingkatkan persentasenya. Hal ini penting karena untuk mengantisipasi peningkatan penguasaan guru-guru di bidang Informasi Teknologi (IT) sehingga mampu menciptakan iklim “IT”/ budaya IT tidak hanya sebatas proses belajar mengajar tetapi iklimnya itu adalah iklim IT”, imbuh Irfan. IT itu bukan sasaran akhir! Bukan kegiatan kita kemudian pada akhirnya IT, tetapi IT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kelancaran dan proses peningkatan baik PTK-nya maupun dalam hal kurikulum dan sebagainya. Pada tahun 2020 LPMP ingin turun ke daerah memaparkan peta pendidikan setiap kabupaten kemudian lewat kegiatan hari ini kita ingin buat program untuk mengawal PTK-nya dan tentunya kita juga akan perjuangkan melalui DPRD Provinsi maupun Kabupaten. “Kita akan masuk ke ruang DPRD, kita undang ketua komisi, ketua DPRD, BAPPEDA, dan Dinas Pendidikan bersam LPMP pada awal tahun 2020. Kita ingin paparkan bahwa inilah yang harus dilakukan untuk mengawal PTKnya dan LPMP menyiapkan anggaran untuk membantu dalam peningkatan PTKnya dan berbasis iklim dan budaya ‘IT’-nya”, ujar Irfan. Untuk peningkatan Pendidikan di NTT menurut Irfan, semua pihak harus komit! Kalau istilah dari dulu bahwa semua orang harus terlibat dalam urusan pendidikan bagi saya, kita tidak sebatas untuk mengatakan itu. Tetapi betul-betul memang kita harus sama-sama melakukan hal itu. Anggaran ada, tinggal nanti proposional, kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan bangun ruang perpustakaan, Laboratorium atau lainnya, jangan dipaksa untuk dibangun lagi. Akan tetapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan misalnya peningkatan mutu PTKnya, penguatan kepala sekolahnya dan sebagainya. “Kalau Kepala sekolah sudah kuat supervisinya, sudah kuat ilmu manajerialnya (memastikan bahwa satuan pendidikan berjalan dengan baik), guru-gurunya sudah kuat ilmunya, ya sebaiknya pengawas tidak dibutuhkan lagi. Mungkin pengawas bisa difungsikan dalam hal yang lain”, pungkas Irfan dalam sebuah wawancara eksklusif bersama potal berita online www.faktahukumntt.com. (Klik videon di atas dan jangan lupa) (Mariani)

Faktahukumntt.com – Kota Kupang (NTT)

[dropcap]K[/dropcap]Kepala LPMP NTT Ingin mengajak Bupati/Wali Kota melalui dinas pendidikan bersama LPMP untuk kemitraan mengkawal Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peningkatan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) yang ada di NTT merupakan peta yang terendah dan merupakan kelemahan kita dari delapan standar mutu pendidikan. Selain Pendidik Tenaga Kependidikan, juga termasuk standar pembiayaan”, ungkap Kepala LPMP NTT, Drs. Muhamad Irfan kepada Media ini.

Terkait standar pembiayaan, Kepala LPMP NTT, Muhamad Irfan menjelaskan harus ada pembiayaan per-siswa dari APBD (kalau APBN sudah yakni 20% dana BOS dan sebagainya sudah cukup) tetapi dari APBD mesti dipastikan bahwa APBD juga harus ada persentasenya yang betul untuk anggaran pendidikan per-siswa di Provinsi NTT.

“Berapa puluh ribu sih…sebenarnya kebutuhan siswa kita dalam satu tahun, selain dari APBN. Sebaiknya dari APBD juga ada. kalau Undang-undang menyatakan bahwa 20% atau kalau tidak cukup 20%nya namun hanya mampu misalnya sekian persen, diusahakan agar tahun 2020 ditingkatkan persentasenya. Hal ini penting karena untuk mengantisipasi peningkatan penguasaan guru-guru di bidang Informasi Teknologi (IT) sehingga mampu menciptakan iklim “IT”/ budaya IT tidak hanya sebatas proses belajar mengajar tetapi iklimnya itu adalah iklim IT”, imbuh Irfan.

Baca Juga :  Komunitas Teater Suara, Adakan Latihan di Pantai EPO Kolontobo

IT itu bukan sasaran akhir! Bukan kegiatan kita kemudian pada akhirnya IT, tetapi IT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kelancaran dan proses peningkatan baik PTK-nya maupun dalam hal kurikulum dan sebagainya.

Pada tahun 2020 LPMP ingin turun ke daerah memaparkan peta pendidikan setiap kabupaten kemudian lewat kegiatan hari ini kita ingin buat program untuk mengawal PTK-nya dan tentunya kita juga akan perjuangkan melalui DPRD Provinsi maupun Kabupaten.

“Kita akan masuk ke ruang DPRD, kita undang ketua komisi, ketua DPRD, BAPPEDA, dan Dinas Pendidikan bersam LPMP pada awal tahun 2020. Kita ingin paparkan bahwa inilah yang harus dilakukan untuk mengawal PTKnya dan LPMP menyiapkan anggaran untuk membantu dalam peningkatan PTKnya dan berbasis iklim dan budaya ‘IT’-nya”, ujar Irfan.

Baca Juga :  Terima Sertifikat ISO 9001: 2015, Wali Kota Kupang Komitmen Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik

Untuk peningkatan Pendidikan di NTT menurut Irfan, semua pihak harus komit! Kalau istilah dari dulu bahwa semua orang harus terlibat dalam urusan pendidikan bagi saya, kita tidak sebatas untuk mengatakan itu. Tetapi betul-betul memang kita harus sama-sama melakukan hal itu. Anggaran ada, tinggal nanti proposional, kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan bangun ruang perpustakaan, Laboratorium atau lainnya, jangan dipaksa untuk dibangun lagi. Akan tetapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan misalnya peningkatan mutu PTKnya, penguatan kepala sekolahnya dan sebagainya.

Baca Juga :  SD NCIPS SUKSES GELAR PENTAS SENI 2018

“Kalau Kepala sekolah sudah kuat supervisinya, sudah kuat ilmu manajerialnya (memastikan bahwa satuan pendidikan berjalan dengan baik), guru-gurunya sudah kuat ilmunya, ya sebaiknya pengawas tidak dibutuhkan lagi. Mungkin pengawas bisa difungsikan dalam hal yang lain”, pungkas Irfan dalam sebuah wawancara eksklusif bersama potal berita online www.faktahukumntt.com. (Klik videon di atas dan jangan lupa) (Mariani)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment