Okto Naitboho : Pro-Kotra Pelatihan Mandiri Calon Kepala Sekolah (CAKEP) Kota Kupang Hingga Rencana Pengembalian Uang Peserta

Dibaca 755 kali

Kota Kupang-FHI, Rencana pelatihan mandiri bagi calon kepala sekolah (cakep) dalam memperoleh Sertifikat Cakep yang sedianya diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) namun oleh Korwas Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Kupang Okto Okto bersama beberapa pengawas memunculkan ide pelatihan mandiri cakep bagi yang ingin punya sertifikat Cakep. Hal ini menimbulkan pro-kontra dan berbagai komentar negatif bahwa ada dugaan pungli.  Saat tim FHI menemui Okto di ruang kerjanya pada Kamis, 19/10/2017, Okto membenarkan bahwa ada rencana pelatihan tersebut menyikapi Permen dikbud Nomor 13 Tahun 2017 yaitu salah satu persyaratan bagi cakep adalah memiliki sertifikat Cakep yang  selama ini di abaikan. “Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. (Pasal 3 Ayat 1) dan Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 7 Ayat 2).

“Itulah sebabnya pada bulan Maret 2017 saya dan beberapa pengawas berinisiatif mengadakan diklat cakep sekolah karena melihat bahwa selama ini salah satu persyaratan bagi cakep dalam permendikbud nomor 13 Tahun 2017 belum pernah dilaksanakan padahal pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah meluncurkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah serta memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus dipimpin oleh orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi. Dan Lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat adalah yang sudah terakreditasi A. Dan itu hanya ada di Kota Solo dengan pola Diklat 300 jam dalam 4 tahap pelatihan.” Jelas Okto

Baca Juga :  Rektor UHT Kukuhkan 599 Wisudawan Secara Online

Lanjut Okto, setelah  berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Filmon Lulupoy dan disetujui maka saya bersurat ke LP2KS Solo untuk rencana tersebut. Dan disambut baik oleh lembaga itu dengan mengirimkan RAPS materi, waktu dan anggaran untuk mendatangkan pelatih ke Kupang guna memberikan materi pelatihan. Dalam RAPS tertera seluruh biaya bagi 4 tahapan pelatihan pola diklat 300 jam yang biayanya mencapai Rp. 90 juta lebih yang mana sudah mencakup biaya transport, honor 4 orang pelatih. Diperkirakan peserta yang akan ikut pelatihan sebanyak 40 orang sehingga setiap peserta wajib membayar Rp. 2,5 juta. Sementara pihak LP2KS Solo menyatakan jika makin banyak pesertanya,  maka biaya setiap peserta bisa lebih ditekan menjadi kecil. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2017 dibuatlah surat edaran untuk dikirim ke SD, SMP se-kota Kupang bagi guru-guru yang ingin ikut pelatihan cakep dengan kontribusi biaya pelatihan Rp.2.5 juta setiap. Akhirnya sebanyak 38 guru yang mendaftarkan diri pada panitia yang diketuai Okto Okto.

Okto mengakui bahwa inisiatif mendatangkan  pelatih ke Kupang hanya ingin membantu peserta dalam menghemat biaya. Coba kita kalkulasikan jika peserta berangkat perorangan ke Solo untuk mengikuti pelatihan mandiri ini maka bisa menelan biaya per orang sekitar 6-7 juta dan jika pelatihan Ke Solo dilakukan dalam tiga tahap pelatihan, maka betapa besar anggaran yang harus disiapkan oleh peserta. Terkait dengan jumlah peserta yang sudah mendaftarkan diri Okto  menjelaskan bahwa guru yang membayar  sampai hari ini hanya 26 orang dengan mencicil Rp.1 juta per orang dan satu orang atas nama John Watimena bayar lunas sehingga jumlah uang Rp. 27,5 juta. Okto mengakui bahwa Pelatihan Bagi Kepala Sekolah ini belum dianggarkan dari APBD dan APBN sehingga terpaksa menempuh jalur mandiri. Dan ia sudah menjelaskan kepada para guru bahwa tujuan pelatihan ini hanya untuk mendapatkan sertifikat bukan memiliki tiket untuk menjadi kepala sekolah. “Jadi tidak ada seperti diisukan bahwa saya sms jika menyetor lebih dari Rp.2,5 juta akan mempercepat pelatikan menjadi kepala sekolah.” ujarnya sambil tertawa.

Baca Juga :  HARDIKNAS 2019 Terpusat di LPMP NTT

Lanjut Okto, saya tegaskan bahwa sampai hari ini saya belum mendapatkan  surat pembatalan rencana pelatihan tersebut, sedangkan pembatalan versi Kadis Pendik lewat  surat pembatalan tertanggal 10 Maret 2017 seperti keterangan kadispendik Filmon Lulupoy sebelumnya adalah  karena belum ada MoU, dan rasa kuatir jika setelah pelatihan berjalan para guru tidak melunasi sisa Rp.1.5 juta itu. Sehingga perekrutan dan pendaftaran tetap berjalan hingga hari ini.  Ketika diminta daftar nama guru namun Okto akui ia tidak memegang uang pendaftaran tersebut karena  diserahkan kepada bendahara panitia Yopi.

Pemberitahuan bahwa kegiatan pelatihan mandiri belum bisa dilaksanakan hanya didapatnya secara lisan dari Kadis setelah pendaftaran mencapai 21 orang. Namun surat pembatalan sendiri belum sampai ditangannya. Rencananya pada Kamis, 19/10/2017 (saat wawancara berlangsung) Okto mengundang para guru untuk lakukan pertemuan dengan dirinya untuk memberitahukan alasan dibalik belum dilaksanakannya diklat dan sekaligus membicarakan hal teknis lain terkait akan berlanjut atau dibatalkannya rencana diklat ini akibat perkembangan pro kontra atas rencana diklat ini. Namun akhirnya tertunda sampai Senin, 22 Oktober 2017. “Jika ada pembatalan terkait kegiatan pelatihan ini maka semua keuangan yang ada akan kami kembalikan kepada yang bersangkutan, tegas Okto.

Baca Juga :  SMPN 12 SIAP MENERAPKAN UNBK TAHUN 2018

Namun hingga berita ini dipublikasihkan keuangan yang sudah diterima oleh panitia penyelenggara belum dikembalikan. (Oscar-Jos)

 

 

 

 

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment