Wens Wege, SDI Welafole Kabupaten Sikka Tidak Layak

Dibaca 445 kali

Wens Wege (Anggota DPRD kabupaten Sikka dari partai Hanura) dan SDI Welafole.

FaktahukumNTT.com, MAUMERE

Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten Sikka bulan Juni lalu ke kecamatan Mego kabupaten Sikka telah membuka tabir dan lembaran kusam terhadap dunia pendidikan yang wajib menjadi perhatian serius oleh pemerintah kabupaten Sikka.

Pendidikan dasar yang seharusnya menjadi kunci kesuksesan seseorang kini menjadi sorotan akibat gedung sekolah dan fasilitas seperti kursi dan meja belajar tidak tersedia.

Kondisi lantai ruang kelas SDI Welafole saat ini

Kondisi ini dialami oleh SDI Welafole yang berada di Feondari kecamatan Mego kabupaten Sikka.

Kepada media faktahukumntt.com ketika ditemui di halaman kantor DPRD kabupaten Sikka Kamis (09/07/2020) wakili ketua komisi III Wens Wege menjelaskan kondisi SDI Welafole sangat memprihatikan

“Kondisi SDI Welafole sangat memprihatinkan ya secara kasar kita lihat sangat kumu hampir menyerupai kandang babi. Nasib sekolah ini memang sama sekali tidak diperhitungkan oleh pemerintah daerah kabupaten Sikka pada hal sekolah ini adalah sekolah milik pemerintah. harusnya diurus dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini dinas PKO. SDI Welafole ini berada di kecamatan Mego Feondari. Dalam kunjungan kerja kemarin kita temukan SDI Ini menyerupai kadang babi”. Tegas Wens Wege.

Baca Juga :  Telah Dibuka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022-2023👍 Ayoo🤩  Cek Jurusanmu di Universitas Muhammadiyah Kupang

Wens Wege menjelaskan pada saat yang sama Ia menanyakan Langsung kepada PLT kepala sekolah tentang kondisi SDI yang statusnya adalah milik pemerintah kabupaten Sikka.

“Saat saya tanya ke PLT kepala sekolah beliau menyampaikan ya ini nasib sekolah ini sama sekali tidak di perhatikan oleh Dinas PKO baik dari segi pembangunan maupun dari segi proses KBMnya”

Anggota DPRD kabupaten Sikka dari partai Hanura itu menyesalkan sikap Kadis PKO pada saat rapat dengar pendapat, Ia mengatakan mestinya SDI Welafole wajib diperhatikan karena itu sekolah milik pemerintah.

Baca Juga :  Pangdam IX/Udayana tinjau pembangunan Pasar Kaubele

“Saat Rapat Dengar Pendapat dengan DINAS PKO kadis dengan gayanya yang hebat mengatakan bahwa kalau sekolah-sekolah swasta yang yayasan tak mampu urus serahkan saja pada pemerintah biar di negerikan. tapi nyatanya sekolah SDI yang menjadi tanggungjawab pemerintah di biarkan kumuh”. Tegas Wens Wege. (*/Wyliam)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment