Informasi Terupdate Hari Ini

KETUA KPUD KOTA KUPANG DIMINTA MEMBATALKAN PENCALEGKAN HERI KADJA.

0 88

Kupang, (faktahukumntt.com) Pecinta Partai Berlambang Merci meminta agar pencalegkan Heri Kadja dari Partai Demokrat dibatalkan. Ia dinilai caleg yang berkelakuan buruk sehingga tidak boleh diikut-sertakan dalam pileg 2019 nanti, alasan ini diungkapkan oleh  tokoh pemuda dan perempuan dari dapil Maulafa.

Saat dijumpai pada salah satu perkumpulan pemuda di wilayah Maulafa, 23/07/18, tokoh pemuda yang berinisial BK mengatakan bahwa merujuk pada uu PKPU Nomor 20 tahun 2018, pasal 7 huruf G dan H, yang pernah terpidana tidak boleh diikut sertakan dalam Pileg 2019, isi peraturan tersebut sebagai berikut huruf G, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan huruf F berbunyi: ”bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”

Merujuk Peraturan KPU, maka saya atas nama tokoh pemuda se-Maulafa meminta agar Partai Demokrat segera mengeluarkan salah satu calon atas nama Heri Kadja, SH. Alasan tersebut disampaikan kepada wartawan fakta hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 30/Pid/B/1991/PN.KPG, bahwa caleg tersebut pernah dihukum pidana selama 2 (dua) tahun akibat melakukan pemerkosaan dan yang di tetapkan pada hari Kamis, 20 Juni 1991 dan Putusan Pengadilan Nomor : 137/Pid.B/2018/PN.Kpg.- Heri yang beralamat di, Jl Jalur KM 40, RT.011, RW 005, Kelurahan Belo, kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pidana perjudian dengan hukuman 1 tahun penjara pada hari Kamis, 07 Juni 2018”, Kata BK.

Calon-calon legislatif yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk menduduki kursi dewan lagi, karena perlakuanya sama sekali tidak mencerminkan seorang anggota dewan terhormat. Calon yang seperti mereka tidak pernah mengurus rakyat tapi urus pribadi mereka sa”. Caleg semacam ini kalau beta mau bilang mafia yang hanya menyusahkan masyarakat saja dan kami masyarakat juga tidak percaya sama mereka lagi. Oleh karena itu kami minta kepada ketua KPU Provinsi, khusunya ketua KPUD Kota Kupang dan Ketua DPD NTT Partai Demokrat, Jefri Riwu Kore agar segera bersikap dan bila tidak mengindahkan permintaan masyarakat maka kami pecinta partai Demokrat dan demokrasi akan bersikap dan meminta masyarakat tidak boleh memilih calon-calon yang berasal dari Partai demokrat lagi.

Dari tokoh perempuan yang berinasial FL, pun menyatakan hal senada bahwa kalau Pak Jefri sebagai Ketua DPD tidak mendengar permintaan kami maka kami dari tokoh perempuan menolak partai demokrat untuk tidak dipilih pada pemilihan berikut.

“Menurut saya tingkah laku caleg yang bernama Heri Kadja sangat melukai perasaan perempun bukan itu saja Heri juga merendahkan derajat perempuan”. Tutur FL.

Saat di konfirmasi lewat Hand Phone Ketua KPU Kota Kupang Marianus Minggo, S.Fil membenarkan bahwa dua calon anggota DPRD Kota kupang telah dibatalkan berdasarkan peraturan PKPU. Namun  ketika ditanya terkait dengan Heri Kadja yang juga mantan Napi, Minggo mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada Heri Kadja untuk menyesuaikan kembali dokumen ke pengadilan karena sedikit ada perubahan.

Ketika dicecar dengan pertanyaan, “apakah perubahan dimaksud tentang surat keterangan Heri Kadja yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Minggo mengatakan bahwa ada perbedaan informasi antara data dipengadilan dengan data yang diserahkan ke KPUD Kota Kupang.

Minggo juga membenarkan bahwa pihaknya sudah ke Pengadilan Negeri Kupang untuk menyamakan data yang ada di KPUD dengan pihak pengadilan ternyata terdapat perbedaan yakni surat keterangan yang ada di KPUD menerangkan bahwa yang bersangkutan (HK) pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan berusia 18 tahun sedangkan yang diterbitkan oleh Pengadilan, bahwa HK pada tahun 1991 pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang berinisial IP umurnya kurang dari 15 tahun. Hal ini memunculkan dugaan bahwa HK telah melakukan pemalsuhan data dimaksud  untuk kepentingan pencalegkan dirinya.

Penelusuran wartawan Fakta Hukum berlanjut ke Pengadilan Negeri kelas 1A kupang dengan menjumpai wakil ketua pengadilan, Syaiful Arif, SH., MH untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dan wakil ketua PN Kupang yang ditemui dihalaman depan pengadilan membenarkan pihak KPU mendatangi pengadilan untuk menyamakan data tersebut.  Dan terdapat perbedaan sehingga dengan tegas Syaiful mengatakan bahwa KPUD Kota Kupang harus menolak berkas dari Heri Kadja. Papi

 

Comments
Loading...