Informasi Terupdate Hari Ini

KPUD KOTA KUPANG BELUM BERTINDAK, ANITA ANGKAT BICARA

0 85

Kupang,(faktahukumntt.com), Peraturan yang telah diterapkan oleh Partai dan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 huruf H, mestinya dipatuhi oleh setiap bakal caleg partai dan KPUD wajib bertindak demi keadilan  dan kebaikan bersama, sewajarnya KPUD sudah menganulir pencalegkan Heri Kadja (HK) berdasarkan peraturan PKPU dan juga seharusnya sesuai pakta integritas partai maka pimpinan partai wajib mencoret kader yang bermasalah.

Setiap calon legislatif (caleg), yang berasal dari partai berlambang mersi wajib menandatangai pakta integritas  yang telah ditandatangani di cikeas, pada tangal, 10 Febuari 2013. Isi dari poin 7, mengatakan: Sebagai pejabat publik, “saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat lainnya”. Dalam hal saya ditetapkan sebagai “tersangka, terdakwa, dan terpidana”, maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal, 24 Juli 2011 maka saya akan “menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat”. Dan autran PKPU nomor 20, pasal 7, huruf H, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba.

Salah 1 syarat untuk bakal caleg yang ingin maju dari partai berlambang mersi, seharusnya, sebelum maju telah menandatangai pakta integritas partai. saat dihubungi fia hand phone kepada wartawan “faktahukumntt.com” (30/07), Anita J. Gah, SE. yang adalah salah satu Ketua Departemen Pendidikan dan sebagai pengurus harian di partai berlambang mersi ini mengatakan; Setahu saya “pakta integritas harus di junjung tinggi, semua calon-calon dewan,  sebelum maju harus tanda tangan pakta integritas, jadi setiap poin itu harus di pahami dengan baik dan harus di taati”. Saya yakin dan percaya partai demokrat berpegang pada pakta itegritas juga, apalagi kalau ada poin-poin yang menyangkut dengan calon-calon yang bermasalah, tapi semua kan belum daftar calon tetap masih bisa berubah to, mungkin ada calon yang bermasalah saya tidak tahu saya kurang memperhatikan ke situ.

Terkait dengan keputusan KPUD terhadap calon anggota dewan yang bermaslah, Sebagai kader partai kita hormat dan tunduk kepada peraturan partai. Pakta integritas adalah salah satu pegangan partai demokrat untuk menjaga kewibawaan partai, dan menjaga kewibawaan setiap calon anggota dewan yang maju, itu setahu saya. “saya sendiri pun sudah menandatangani pakta integritas, saya tidak tahu calon-caon dewan yang dari kota dan provinsi sudah atau belum kalau kita pusat sudah dan saya percaya itu semua sudah ada dan bisa di lihat”.

Demi keadilan dan kebaikan bersama KPUD dapat menganulir dan setiap calon yang bermasalah sesuai dengan aturan PKPU; Seharusya KPUD melihat berkas yang diserahkan oleh partai, dan itu semua kita masukan dalam 1 berkas kemudian di serahkan ke KPUD, jadi KPUD lihat baik-baik.  menurut saya demi keadilan dan kebaikan bersama seharusnya melihat peraturan PKPU no 20 pasal 7 huru, G & H, “sehingga KPU sudah dapat menganulir dan tidak pelu melihat pakta integritas lagi dari peraturan PKPU sudah kelihatan”, dan sudah ada “bukti yang kuat KPUD tidak perlu ragu lagi”, kalau menurut saya kalau KPUD ragu-ragu kasian juga, tidak enaknya seperti sekarang jadi ditanya-tanya arahnya ke partai juga jadi pertanyaan masyarakat begitu kan? Tapi sebetulnya tindakan yang harus diambil oleh KPU dan kembali lagi ke pimpinan partai, saya kan hanya sebagai pengurus partai di pusat tapi kan pengurus partai di NTT kan ada.

Saat ditanya mengenai ketidak adilan yang dilakukan oleh Heri Kadja (HK) sebagai  Ketua DPC Kota kupang yang telah memberhentikan calon anggota dewan yang bermasalah dari Partai Demokrat, sedangkan dirinya sendiri tidak mau keluar dari bacaleg sedangkan dirinya sendiri adalah mantan “narapidana kasus pemerkosaan” anak dibawah 15 tahun; Anita berpendapat bahwa, Kalau dilihat dari aturan partai sih, ini sudah tidak benar, harusnya terjadi keadilanlah, itu semua kembali ke pimpinan partai di daerah. Anita berjanji, akan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk menayakan hal ini juga, sebagai kader saya ingin demokrat besar, saya ingin demokrat jangan di cemooh orang karena masalah yang terjadi yaitu ketidak adilan kemudian jadi pembicaraan ditengah masyarakat, sebab ini tidak menguntungkan demokrat sendiri.

Disampaikan bahwa masyarakat pecinta demorat berencana melaporkan Heri kadja ke ombudtsman, Anita menyayangkan bila sampai hal ini terjadi dan diharapkan pimpinan partai demokrat yaitu “Jefri Riwu Kore” dapat bersikap dengan tegas, sebetulnya gampang memutuskan ini. Jika didasarkan pada pakta integritas Partai Demokrat maka tidak sulit untuk mengeluarkan HK sebagai bacaleg dari partai Demokrat.

Sepuluh pakta integritas Partai Demokrat dimaksud;

  1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun.
  2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam melayani, mensejahterakan, dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskrimintatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik, dan perbedaan identitas yang lain.
  3. Sesuai dengan ideologi manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
  4. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin, tertinggal, dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan, program aksi, dan langkah yang nyata. Semua program pro-rakyat yang dijalankan pemerintah selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan ditingkatkan di masa mendatang.
  5. Sebagai kader Partai Demokrat saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum, dan segala perturan yang berlaku. Sebagai cerminan dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik serta patuh dan taat kepada kode etik Partai Demokat, sebagai kode partai yang amanah dan bertanggungjawab.
  6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, legislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
  7. Sebagai pejabat publik, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011 maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat;.
  8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan partai.
  9. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan partai beserta NPWP saya;.
  10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam APBN dan APBD ini.

Sesuai pakta integritas partai Demokrat angka 7 maka seharusnya partai Demokrat menganulir pencalegkan HK sebelum berkasnya dikirim ke KPUD Kota Kupang. Kembali lagi keputusan ini tergantung pada ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT…(tim).

Comments
Loading...