Informasi Terupdate Hari Ini

Menggugat Netralitas KPUD dan Konsistensi DPD Partai DEMOKRAT

0 84

Kupang, (faktahukumntt.com), KPUD Kota Kupang dinilai tidak mampu menganulir dan tidak balance dalam bersikap, yang mengakibatkan kecacatan pada undang-undang PKPU nomor 20 dan telah membiarkan bacaleg dari  Partai Demokrat mempermainkan aturan yang sudah ditetapkan. bila hal ini tetap dibiarkan maka  Partai Demokrat bersama KPU  dianggap telah melakukan pembiaran dan pembohongan publik yang akan berimbas pada Partai Demorat sendiri.

Saat dijumpai di Lantai 2 Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, kepada wartawan, faktahukumntt.com Frans Muskanan, SIP, MSi, (04/08) mengatakan; bila ada parpol  memaksakan calon yang yang terkena kasus yang disebutkan di dalam undang-undang KPU No. 20 Tahun 2018 pasa 7 huruf “H” maka Partai itu telah mencacati UU tersebut,  yang disitu dengan jelas mengatakan bahwa mantan “Narapidana dengan Kasus Korupsi, Kejahatan Seksual terhadap anak dan Narkoba” itu tidak diperbolehkan, dan itu tidak masuk dalam syarat-syarat pencalonan legislatif, sehingga mau tidak mau parpol harus mengambil langkah yang konkrit untuk mengugurkan calon tersebut.

Lanjut Frans, kalau Partai yang seolah-olah terus bersikeras agar HK tetap di daftarkan maka mencacati aturan yang telah ditetapkan oleh KPU karena aturan itu telah di sahkan oleh MK jadi Selama MK tidak mengugurkan aturan itu maka aturan itu tetap jalan, sehingga tidak terjadi semacam pembohongon  public. “Berdasarkan hasil validasi data terkait permasalahan HK, saya dan beberapa teman di jurusan telah mendapatkan bukti dari pengadilan terkait hal ini, bahwa HK pernah pernah terjerat kasus pelecehan seksual terhadap anak yang belum genap berusia 15 tahun, akan tetapi HK tetap di daftarkan. Di titik inilah UU KPU sebenarnya telah dilanggar”, Tegas Frans

Menyikapi masalah tersebut, setiap caleg serta pengurus Partai Demokrat sendiri harus patuh pada Pakta Integritas partai” yang telah di tetapkan. Walaupun HK ketua DPC atau Incumbent kalau memang tidak memenuhi syarat regulasi maka tidak perlu dipaksakan menjadi calon, parpol harus berkomitmen dan konsisten  sehingga   bakal caleg yang terkena kasus harus di gugurkan dan tidak boleh ada toleransi.

“Kemudian Kenapa dulu HK yang terjerat kasus  pelecehan seksual terhadap anak boleh dicalonkan, ini dikarenakan aturan yang lama tidak menyebutkan spesifik kasus seperti yang termuat dalam aturan yang baru, bahwa mantan nara pidana Korupsi, Pelecehan Seksual dan Narkoba, itu jelas tidak boleh calon, bahkan  cadangan pun tidak boleh, dari pandangan kacamata politik saya”, Kata Frans.

Disini bukan saya mau menyerang HK dan Partai Demokrat, tapi saya berbicara soal regulasi dan netralitas bahwa parpol tidak boleh melampaui batas regulasi. sehingga Kami akan terus memantau perkembangan dari kasus ini, apabila kasus ini tidak di tanggapi secara serius dari pihak penyelanggara pemilu  maka saya akan menyuarakan tentang netralitas.

Menurut pandangan kacamata politik, bahwa KPU menerima persayaratan secara administratif, terlepas dari itu, KPU harus sangat jeli dalam menyikapi persoalan ini. Sebenarnya melihat kondisi yang terjadi saat ini, berkas-berkas kasus yang terkait dengan HK terbentur dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018. maka seharusnya KPU mengambil keputusan yang sama seperti pada saat KPU menganulir bakal caleg yang yang terkena kasus lain yang di sebutkan di dalam Peraturan KPU. Saya tahu teman-teman yang di KPU sangat teliti dengan masalah seperti ini, jadi KPU harus menjalankan aturan yang berlaku dan jangan biarkan ini berlaru-larut.

Menanggapi peryataan anggota KPU, “Lodowik” yang terliris di koran harian Pos Kupang  yang berjudul (Caleg Eks Napi Korupsi Masih diterima), tanggal (01/08), Frans mengatakan; menurut pandangan kami dari akademisi sebenarnya sangat keliru, mengapa? karena bakal caleg lain yang terkena kasus yang telah tertera dalam UU KPU telah di gugurkan, akan tetapi HK yang terkena kasus pelecehan seksual terhadap anak yang notabene ketua DPC Partai dan incumbent tidak di gugurkan, dan mengapa pertimbangan untuk menetapkannya harus menggunakan metode voting. Saya pikir tanpa melalui mekanisme voting KPU bisa menetapkan jalan keluar dari permasalahan ini, merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun jadi apabila dulunya korban belum berusia 15 tahun maka “dia” di kategorikan sebagai anak bukan wanita. Terlepas dari itu harusnya pengadilan tidak kebingungan dalam menafsirkan kasus tahun 1991 tersebut karena di UU tentang perlindungan anak kan jelas bahwa yang di kategorikan sebagai anak adalah yang belum berusia 18 Tahun. Frans menunujukkan salinan putusan pengadilan sehingga pihak KPU tidak perlu mencari-cari alasan untuk mempertahan calon tersebut.

Sudah jelas bahwa caleg tersebut di tuduh melanggar,Pasal 285 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 287 ayat 1, berbunyi : Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama – lamanya sembilan tahun.

Pasal 290, berbunyi: Dengan hukuman penjara selama – lamanya tujuh tahun, dihukum : 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

Bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah : “barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

“Merujuk 3 pasal yang diterapkan oleh pengadilan, sangat jelas bahwa caleg tersebut telah melakukan pemerkosaan kepada anak dibawah umur, sehingga peryataan Lodowik bagi saya sangat keliru dan tidak pantas seorang anggota KPU mengatakan demikian dan ini pandangan saya sebagai akademisi, oleh karena itu KPU tidak boleh melangkah lebih jauh dari PKPU sehingga tidak terjadi polemik”, Tutur Frans. (tim)

 

 

 

 

 

Comments
Loading...