KAKAJO, Sikap Ketua GOLKAR NTT tidak Demokratis

Dibaca 54 kali

Kupang (faktahukumntt.com), Dalam rangka pemilu 2019 dan mencermati kecendrungan serta perkembangan politik di daerah Nusa Tenggara Timur khususnya di partai GOLKAR telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena pimpinan partai golkar NTT dinilai mengajarkan politik Otoriter dan sectarian.

Keresahan ini juga membuat Komunitas Katong Jokowi (KAKAJO) terganggu dalam gerakan kampanye di masyarakat karena partai GOLKAR adalah salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’aruf Amin sebagai calon Presiden dan wakil Presiden 2019. Hal ini dsampaikan oleh Koordinator KAKAJO NTT, Christo M. T. Kolimo dalam jumpa pers di sekretariat KAKAJO Kayu Putih (10/01/2019).

Menurut Kolimon, ada keresahan yang lebih besar yakni Pembelajaran Politik yang Salah yang telah dilakukan Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur. Apalagi Partai sebesar Golkar justru telah menampilkan Praktik Demokrasi yang tidak Dewasa dan Kekanak-kanakan.

Dalam kesempatan ini Kolimon, membeberkan berbagai penampakan yang dinilai tidak demokratis dan prosedur yang keliru dilakukan oleh MLL sebagai Ketua DPD Golkar NTT,

Baca Juga :  KTP 2020 Desak Presiden Tegas Tunda Pilkada 2020, Supaya Covid 19 Selesai Tahun 2021

Pertama, telah melakukan pencopotan beberapa kader potensial di struktur DPD Partai Golkar NTT, dengan Banyak kader potensial yang dibongkar dan memasang relawan Melki Lakalena.

Kedua, menunjukan PLT DPD II Partai Golkar di beberpa Kabupaten dan sudah melakukan Musdalub tanpa melalui mekanisme organisasi yang jelas.

Ketiga, Melki Lakalena telah melakukan pencopotan ketua DPD II Sumba Tengah, Umbu Sapi Pateluk (Umbu Bintang) dari jabatannya. Ketua DPD II Golkar Flores Timur, Ketua DPD II Golkar Sikka dan Ketua DPD II Golkar Ngada.

Keempat, pencopotan Gidion Mbilionjora dari Ketua Golkar Kabupaten Sumba Timur yang juga adalah Bupati Sumba Timur, ini adalah tindakkan yang merendahkan dan menjatuhkan martabat Bupati sebagai Kepala Daerah yang adalah representasi masyarakat Sumba Timur.

Baca Juga :  Presiden Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Kepulauan Solomon

Kelima, berdasarkan beberapa catatan, kepemimpinan Melki Lakalena menunjukan sperti mengurus perusahannya sendiri dan sangat bersifat otoriter. Kalau kepentingannya tidak direspon dengan cepat maka dia akan melakukan pencopotan. MLL lebih mengedepankan gaya kepemimpinan Event organiser daripada kepemimpinan Partai Politik di era Demokratis.

Keenam, tindakan ML sangat Sektarian karena memotong kader-kader Kristen Potensial ditengah upaya membangun NTT sebagai rumah bersama.

Berdasarkan pada point-point diatas, maka KAKAJO berpandangan dan menyerukan; pertama, meminta DPP Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap DPD Partai Golkar NTT dengan segala aksi yang telah dilakukannya yang hanya menimbulkan sakit hati dan kemarahan politik masyarakat.

Baca Juga :  Jeriko: Demokrat NTT Tegak Lurus dengan Ketum AHY, Kami Tidak Bergeser Seincipun

Kedua, mendesak DPP Partai Golkar agar memperhatikan mekanisme dan menegakkan aturan serta prosedur Penertiban Sikap dan Perilaku DPD Partai Golkar NTT.

Ketiga, mendesak DPP Partai Golkar agar segera melakukan evaluasi dan jika ditemukan kekeliruan maka harus memberikan sanksi kepada DPD partai Golkar NTT. Jika perlu mencopot Melki dari posisi Ketua DPD Golkar NTT.

Keempat, meminta kepada MLL untuk meminta maaf kepada semua elemen masyarakat atas sikap otoriternya.

“Tuntutan KAKAJO ini juga telah kami sampaikan melalui surat resmi kepada Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta agar apa yang terjadi di DPD Partai Golkar NTT perlu mendapatkan perhatian serius dari DPP, sebut Kolimo. (Mariani)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment