Surat Pernyataan Dari Pemda Lembata Membawa Pesan Ancaman

Dibaca 254 kali

 

FaktahukumNTT.com,LEMBATA.

Sejak dikeluarkannya surat pernyataan tentang evakuasi mandiri warga oleh Pemda Lembata, Sabtu (5/12/2020) menuai kontraversi dari banyak kalangan.

Menyoal polemik tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIRA Kupang Urbanus Ola Hurek, Sabtu (6/12/2020) mengatakan, isi dari surat pernyataan itu membawa pesan ancaman tertentu.

Menurutnya, pemda harus hati-hati mengambil kebijakan serta petunjuk teknis lapangan sehingga keresahan massal pengungsi tidak terjadi.

Diakuinya, secara tersirat surat pernyataan itu menunjukan niat baik pemerintah membantu pengungsi, akan tetapi kurang elok karena tidak menunjukan perilaku yang menyejukan.

“Secara tersirat surat itu menunjukan niat baik pemerintah membantu pengungsi, namun niat baik yang tersirat saja tidak cukup, mesti dibarengi tindakan dan perilaku yang menyejukan. Sebab isi surat pernyataan tersebut kurang menyejukan nurani pengungsi karena membawa pesan ancaman dalam hal tertentu”, terangnya.

Baca Juga :  *Gubernur NTT : Birokrasi Merupakan Asset terbesar dari Pemerintah*

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD ini juga menjelaskan, pengungsi di rumah keluarga atau penduduk, sesungguhnya tidak melanggar regulasi penanggulangan bencana.

Pasalnya menurut Urbanus Hurek sudah sesuai Peraturan BNPB RI No.3 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pengungsi boleh ditampung di keluarga bahkan dibenarkan secara individual sekalipun.

Pemda semestinya berterima kasih karena warga lakukan evakuasi mandiri. Karena sudah membantu meminimalisir proses evakuasi, bukan dimobilisasi atau dipaksa wajib ke posko yang disiapkan pemerntah, tuturnya.

Jika syarat utilitas (sanitasi dan lainnya) belum dipenuhi, maka tim penanggulangan bencana bisa mengajak keluarga disekitar berpartisipasi, lanjutnya.

Baca Juga :  Tanda Kasih Bunda Julie Sutrisno Laiskodat Di Hari Raya Idul Adha Bagi Masjid Baburrahman - Flotim

Selain itu, hal yang mesti menjadi prioritas dari tim penanggulangan bencana saat ini menurutnya adalah, menyiapkan logistik untuk didistribusi kepada pengungsi di keluarga atau pengungsi individual.

Kemudian, terkait pernyataan pemda Lembata meluruskan surat pernyataan yang terlanjur beredar, Urbanus Hurek mengatakan bahwa pemda menyadari hal itu salah meski pernyataan tersebut baru diklarifikasi oleh Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, Sabtu (5/12/2020).

“Saya menduga pemkab atau tim penanggulangan bencana menyadari pernyataan itu sudah menyalahi atau tidak senafas dengan payung regulasi serta asas dalam penanganan pengungsi”, bebernya.

Sebab esensi penanganan pengungsi, sambungnya, perlu juga merujuk pada PP No.21 tahun 2008 pasal 68 tentang BPBD yang berkewajiban menangani pemulihan traumatic psikologis para pengungsi, kewajiban melakukan rekonsiliasi konflik, rehabilitasi dan rekontruksi.

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Fanatisme Jangan Berlebihan

Karena itu, pemda Lembata harus menimbang dan meninjau kembali kebujakan tersebut dengan tidak mengorbankan para korban bencana Ile Lewotolok, tandasnya. (Yup/TL)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment