“Penilain administrasinya baik, juga tujuan pembangunan kesejahteraan rakyatnya tercapai. Prestasi kita adalah apabila belanja pemerintahan menghadirkan kesejahteraan. Kita kadang-kadang lebih pentingkan tujuan untuk pengelolaan administrasinya baik, tapi tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya tidak jalan ,” pungkas Gubernur VBL.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT , Catur Ariyanto Wibowo dalam laporannya mengungkapakn jumlah alokasi kementerian dan Lembaga serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) berjumlah Rp. 34,65 triliun. Terdiri dari Alokasi Brlanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 10,82 triliun, menurun 5,8 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar 11,49 triliun.
Sementara alokasi TKD berjumlah 23,83 triliun atau naik 2,6 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 23,24 triliun.
“Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk 599 satuan kerja dari 41 Kementerian/Lembaga. Sementara alokasi dana TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 194,36 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 13,59 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 3,51 triliun, DAK non Fisik Rp. 3,83 triliun, hibah ke daerah Rp. 13,37 miliar dan Dana Desa sebesar Rp. 2,68 triliun. Mulai tahun 2023, seluruh pembayaran yang berhubungan Dana TKD akan dilaksanakan di NTT tidak lagi seperti tahun 2022 yang sebagiannya dilaksanakan di kantor pusat,” kata Catur.
