Dalam diskusi antara Araksi NTT dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang, terungkap bahwa temuan ini berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya banyak pelanggaran administrasi dan keuangan di lingkungan DPRD Kabupaten Kupang. Modus utama yang digunakan adalah mark-up dan fiktifisasi anggaran perjalanan dinas anggota DPRD.

Tak hanya itu, potongan pajak yang seharusnya menjadi hak negara pun turut digelapkan. Uang pajak ini, yang berasal dari berbagai mata anggaran DPRD, tidak pernah disetorkan, melainkan ikut dihabiskan bersama belanja tidak sah lainnya.

Kejari Kabupaten Kupang telah menindaklanjuti kasus ini dengan memeriksa seluruh 40 anggota DPRD Kabupaten Kupang. Dari jumlah tersebut, 21 orang sudah mengembalikan uang yang mereka nikmati secara penuh.

Insiden ini memicu kecaman publik dan sorotan tajam dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua KIP NTT, Daniel Tonu, menilai pengusiran wartawan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terlebih, sidang tersebut berpotensi membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp6,2 miliar di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk periode anggaran 2019–2024.

“Media adalah mitra strategis demokrasi, bukan ancaman. Tidak boleh dihalangi, apalagi diusir dalam sidang terbuka. Ini pelanggaran terhadap hak publik atas informasi,” tegas Daniel Tonu dalam pernyataan resminya, Sabtu (26/4/2025).

FaktahukumNTT.com, Kupang NTT – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur (ARAKSI NTT) menyampaikan kecaman keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang yang dinilai menutup diri dari media pasca temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp6,2 miliar.

Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun, menyebut sikap DPRD Kupang yang enggan memberikan keterangan kepada media sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik, bahkan mengindikasikan upaya menutup-nutupi skandal keuangan.

“Kalau temuan BPK 6,2 miliar itu tidak dijelaskan ke publik, lalu DPRD malah menghindar dari media, ini jelas-jelas bentuk pelanggaran etika lembaga publik. Mereka sudah keluar dari fungsinya,” ujar Baun dalam pernyataannya kepada awak media.

Skandal Lama Belum Tuntas, Kini Muncul Kasus Baru

Baun mengingatkan bahwa sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang juga tengah menangani dugaan kerugian negara sebesar Rp2,2 miliar yang juga melibatkan DPRD setempat. Dengan munculnya angka baru sebesar Rp6,2 miliar, ARAKSI menilai ini sebagai pola kejahatan sistematis.

Bupati Kupang Korinus Masneno saat memimpin rapat persiapan sosialisasi juknis dan verifikasi validasi data korban penanganan siklon seroja mengatakan Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 229.090.000.000 yang saat ini telah ditampung di bank BRI. Dana tersebut diperuntukkan oleh 11.000 lebih rumah masyarakat kab. Kupang yang telah diverifikasi.

“11.000 lebih rumah masyarakat kab. Kupang yang terkena bencana Siklon Seroja yang telah diverifikasi (by name by address) oleh APIP BNPB. Diantaranya, dalam kategori rusak ringan senilai Rp. 10.000.000, rusak sedang Rp. 25.000.000 dan rusak berat Rp. 50.000.000 melalui bantuan Stimulan perbaikan rumah”, ucap Bupati Masneno.

Kegiatan ini berlangsung diruang rapat Bupati Kupang di Oelamasi pada hari Rabu, 06 April 2022. Dihadiri oleh Forkopimda Kab. Kupang, para pimpinan OPD terkait beserta Tim Teknis dan NGO/LSM.

Masneno juga memerintahkan tim pelaksana bantuan stimulan perbaikan rumah agar benar-benar memahami dan mentaati petunjuk teknis yang sudah disusun berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.