FHC, Pemerintah kembali mengatur ulang arah Dana Desa 2026. Lewat Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendesa PDT) Nomor 16 Tahun 2025, negara menetapkan fokus baru: pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pembangunan desa, dan, yang paling menonjol, percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Namun satu pertanyaan langsung mengemuka di desa-desa: apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa benar-benar akan ditinggalkan? Atau sekadar dipinggirkan demi agenda ekonomi kolektif seperti KOPDES Merah Putih yang belum teruji?

Kopdes Merah Putih: Solusi atau Penyeragaman?

Di sisi lain, Kopdes Merah Putih didorong menjadi motor ekonomi desa. Pemerintah membayangkan koperasi sebagai simpul usaha: dari gerai kebutuhan pokok, pergudangan, hingga distribusi pangan. Ambisi ini besar—dan mahal.

Namun, kebijakan ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah semua desa siap? Pengalaman panjang koperasi di Indonesia menunjukkan fakta pahit: banyak koperasi mati suri, bergantung pada proyek, dan lumpuh begitu pendampingan berhenti.

Kesepakatan ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Hadir dalam acara tersebut Pelaksana Tugas Direktur Bank NTT, Yohanes Ladu Praing, yang menyampaikan komitmen Bank NTT dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam sambutannya, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memastikan dana desa dikelola secara profesional dan sesuai regulasi.

“Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla.