Gugat UU Pilkada – Fakta Hukum NTT https://www.faktahukumntt.com Berani Dan Berimbang Demi Keadilan Mon, 29 Jan 2024 02:54:00 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://www.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-32x32.png Gugat UU Pilkada – Fakta Hukum NTT https://www.faktahukumntt.com 32 32 Menolak Makan Gaji Buta, Bupati Malaka Turut Gugat UU Pilkada ke MK https://www.faktahukumntt.com/menolak-makan-gaji-buta-bupati-malaka-turut-gugat-uu-pilkada-ke-mk/ Mon, 29 Jan 2024 02:51:08 +0000 https://www.faktahukumntt.com/?p=40069 FAKTAHUKUMNTT.COM., MALAKA – Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., menegaskan ketidaksetujuannya terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) karena berpotensi memangkas masa jabatan para kepala daerah dengan tetap menerim gaji tanpa bekerja (alias makan gaji buta)

Dalam upaya untuk menolak “makan gaji buta” akibat desain Pilkada serentak 2024, Bupati Simon Nahak bersama 11 kepala daerah lainnya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bupati Simon Nahak, yang telah menjabat sejak 26 April 2021, mengungkapkan keberatannya terhadap desain Pilkada 2024 yang berpotensi memotong secara signifikan masa jabatan kepala daerah.

Pilkada serentak tahun 2024 dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi dan merugikan sejumlah 270 kepala daerah, terkait terpangkasnya masa jabatan para kepala daerah.

Dalam konteks ini, gugatan judicial review diajukan terhadap Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Pilkada No. 10/2016 yang mengatur Pilkada serentak pada November 2024.

]]>