Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (6/5/2025), terlihat jelas kondisi jalan yang sudah terbelah dan berlubang di beberapa titik. Retakan menganga di bagian sisi kanan arah dari Maumere menuju Doreng menyebabkan pengendara, terutama kendaraan besar seperti bus kayu dan truk barang, harus melambat drastis dan ekstra hati-hati saat melintasi area tersebut.

“Bagian kanan jalan dari arah MOF sudah longsor dan membentuk lubang besar. Ada retakan sepanjang beberapa meter di badan jalan. Kami sangat khawatir ini akan segera putus,” ujar Eliza Sola, salah seorang warga Mapitara.

Jalur Ekonomi dan Pendidikan Terancam Terputus

Jalan ini merupakan urat nadi transportasi warga di pesisir selatan Sikka. Tidak hanya digunakan untuk distribusi barang kebutuhan pokok dan hasil pertanian, jalur ini juga menjadi akses utama para pelajar dan guru menuju sekolah, serta masyarakat menuju pusat layanan kesehatan dan ekonomi di Maumere.

Putusnya akses ini tidak hanya berarti terisolasinya ratusan keluarga, tetapi juga akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi wilayah Doreng, Mapitara, dan sekitarnya.

“Saya mengambil inisiatif dengan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan di Desa Naas Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)”, ungkap Bupati Simon Nahak.

“Dengan membuka pagar sebagai simbol damai, tindakan ini bertujuan membawa masyarakat menuju keharmonisan dan perdamaian”, ungkap Bupati Simon.

Tindakan tegas Bupati Nahak dalam menghadapi sengketa lahan mencapai hasil positif, di mana dalam waktu singkat 1×24 jam, suasana damai berhasil ditegakkan ditandai dengan dibukanya pagar pemicu ketegangan.

Bupati Nahak menyatukan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa, mengamankan dialog, dan menjalankan pendekatan yang bijaksana.

Langkah ini diapresiasi oleh masyarakat setempat karena berhasil menghindarkan potensi konflik lebih lanjut.

Pada tahap awal, Bupati Nahak memberikan perhatian langsung kepada warga Desa Naas, mendengarkan aspirasi mereka, dan merespons dengan solusi yang konstruktif.

Proyek pekerjaan jalan yang menghubungkan wilayah Kelurahan Tarus dan Kecamatan Taebenu menuai aksi protes dari warga kelurahan Tarus, kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, NTT

Aksi Protes warga ini disebabkan proyek pekerjaan jalan tidak sesuai dengan nomenklatur proyek jalan, tertulis Tarus – Baumata tapi pekerjaan jalannya dimulai dari Baumata.

Selain itu, warga juga mempersoalkan volume pekerjaan jalan. Jika volume pekerjaan jalan 3.6 Kilo Meter maka pekerjaan tersebut tidak sampai ruas jalan utama Jalan Timor Raya.

Padahal menurut warga dari volume tersebut terjadi kekurangan sekitar 600 meter baru sampai ruas jalan utama Timor Raya dan kondisinya rusak.

Pembukaan jalan menuju Hutan Bowosie di Desa Gorontalo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini sudah mulai dikerjakan

Direktur BPOBLF Shana Fatimah pimpin langsung Pembukaan jalan tersebut dengan diamankan oleh ratusan TNI dan polisi pada hari Kamis, 21 April 2022

Sementara itu Ratusan warga kesatuan Masyarakat Racang Buka siap menghadang di lokasi tanah milik mereka yang dipimpin langsung oleh Wil Warung.

Kuasa hukum kesatuan masyarakat Racang Buka, Farancis Dohos S.H., ketika dikonfirmasi di lokasi mengatakan selaku Kuasa hukum dari masyarakat siap pasang badan membela hak masyarakat.

Sejumlah anggota masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Daranata Desa Hoder mendatangi kantor DPRD kabupaten Sikka Selasa (08/09/2020), maksud kedatangan mereka yaitu meminta kepada DPRD Sikka agar memfasilitasi pembangunan rabat jalan di desa Hoder tepatnya di samping jembatan wairita yang selama ini terhambat karena pemilik tanah tidak mengijinkan lahannya dibangun rabat.

Menanggapi keluhan warga RT. 01 desa hoder, Ketua DPRD kabupaten Sikka Donatus Dawid, S.H., bersama sejumlah anggota DPRD kabupaten Sikka lainnya yaitu, Alfridus Aeng, S.H., Fabianus Toa, Wenseslaus Wege,S.Fil., Florensia Kowe, dan Merison Botu langsung meninjau lokasi pembangunan rabat yang direncanakan oleh pemerintah desa Hoder sejak 2019 dengan lebar 3 meter dan panjang kurang lebih 1km itu.

Fidelis Sindel mantan penjabat desa Hoder yang sekarang menjadi penjabat desa pogon menceritakan bahwa pengerjaan rabat tidak bisa dilaksanakan karena pemilik tanah tidak mengijinkan lahan padahal pada saat penanaman pohon jati di kebun tersebut dirinya sempat mengkonfirmasi dengan Saudara Riki (anak kandung dari pemilik lahan) tentang bagian yang akan dibangun rabat.