FaktahukumNTT.com, Opini – Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) beserta dengan ekosistem status, keberadaan, dan kedudukan POLRI – telah diamanatkan secara konstitusional dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nomenklatur POLRI tertera dalam konstitusi Indonesia : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Perspektif tersebut mengandung amanat, tugas, dan tanggungjawab serius, strategis, dan menentukan bagi POLRI. Perspektif tersebut mengharuskan POLRI untuk selalu memastikan agar merawat, memelihara, menjaga, dan menegakkan Konstitusi, Demokrasi, Hukum, dan HAM (Negara Demokratis Konstitusional Indonesia dan Negara Hukum Indonesia).

Ada sejumlah institusi yang nomenklaturnya diamanatkan “langsung” dalam UUD NRI Tahun 1945. Hanya sebagian kecil saja institusi di Indonesia dan dalam jumlah terbatas, yang nomenklaturnya diamanatkan langsung dalam konstitusi. POLRI adalah salah satu institusi yang nomenklaturnya diamanatkan langsung, jelas, dan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Posisi tersebut bersifat luhur dan mulia. Posisi yang diberikan oleh Rakyat Indonesia (Kedaulatan Rakyat) dan disediakan dalam konstitusi kepada POLRI. Jadi, POLRI seharusnya mengedepankan dan memuliakan “sumbernya dan mata airnya”. Sumbernya dan mata airnya yaitu Konstitusi, Ideologi, Kedaulatan Rakyat (Kerakyatan), Demokrasi, Keadilan, dan Hukum. POLRI tidak boleh “bertentangan dan berlawanan” dengan sumbernya dan mata airnya.

AKBP Pol. (P) Hendrik Fai mengawali sambutannya dengan menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk berkumpul dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum saat ini.

“Perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama di bidang komunikasi, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Interaksi ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” ujarnya.

Beliau menekankan bahwa kemajuan teknologi membawa serta berbagai permasalahan hukum yang kompleks. “Dalam interaksi sosial masyarakat dengan kepentingan yang berbeda, sangat mungkin terjadi permasalahan hukum. Kemajuan teknologi menembus ruang dan waktu, melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam berbagai bentuk kegiatan, baik secara perorangan maupun kelompok atau badan hukum,” jelasnya.