Insiden ini memicu kecaman publik dan sorotan tajam dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua KIP NTT, Daniel Tonu, menilai pengusiran wartawan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terlebih, sidang tersebut berpotensi membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp6,2 miliar di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk periode anggaran 2019–2024.

“Media adalah mitra strategis demokrasi, bukan ancaman. Tidak boleh dihalangi, apalagi diusir dalam sidang terbuka. Ini pelanggaran terhadap hak publik atas informasi,” tegas Daniel Tonu dalam pernyataan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Faktahukumntt.com, Kupang – Bupati Kupang menegaskan pentingnya evaluasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kupang yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024, ia menyoroti bahwa tanpa evaluasi yang serius, Kabupaten Kupang berisiko terjebak dalam pola lama yang menghambat pembangunan.

“Pemerintah tidak ingin terus berhadapan dengan masalah yang sama. Ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau bahkan kebohongan dalam tata kelola pemerintahan harus dihentikan. Evaluasi yang jujur dan transparan adalah kunci agar daerah ini melangkah ke depan,” tegas Bupati Kupang.

Tantangan dan Hambatan dalam Pembangunan

Dalam laporan LKPJ yang disampaikan, Bupati Kupang mengakui bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari infrastruktur yang belum merata, pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, hingga penggunaan anggaran yang harus lebih efektif.

DPRD Kabupaten Kupang pun diminta untuk memberikan masukan strategis agar tata kelola pemerintahan semakin baik.