Dalam upaya untuk menolak “makan gaji buta” akibat desain Pilkada serentak 2024, Bupati Simon Nahak bersama 11 kepala daerah lainnya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bupati Simon Nahak, yang telah menjabat sejak 26 April 2021, mengungkapkan keberatannya terhadap desain Pilkada 2024 yang berpotensi memotong secara signifikan masa jabatan kepala daerah.

Pilkada serentak tahun 2024 dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi dan merugikan sejumlah 270 kepala daerah, terkait terpangkasnya masa jabatan para kepala daerah.

Dalam konteks ini, gugatan judicial review diajukan terhadap Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Pilkada No. 10/2016 yang mengatur Pilkada serentak pada November 2024.

Sejumlah kami Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) yang dipimpinan Ketua Umum Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., dan beberapa pengurus Arnol Sinaga, S.E, S.H, M.H, CLA, Wakil Ketua LISAN, Sunan Kalijaga, SH, MH, Barbie Kumalasari, SH dan Ahmad Fatoni, S.H., CLA., sangat peduli terhadap isu-isu yang hukum yang sedang berkembang saat ini. Sebagai advokat yang merupakan sebagai penegak hokum, dipandang perlu untuk menanggapi, mengkritisi isu-isu yang berkembang agar sesuai dengan koridor hukum.

“Melihat perkembangan isu-isu hukum dan politik terkait laporan-laporan etik kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK-MK), maka kami para Advokat LISAN perlu mengambil sikap dan menyikapi perihal ini,” kata Ketua umum Hendarsam Marantoko, SH, MH melalui rilisnya kepada media, Senin (6/10/20230 di Jakarta.

Menurut Hendarsam sapaan akrabnya, sesuai ketentuan Pasal 1 point 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/23) dalam Pasal 1 poin 4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim.

Sidang Sengketa gugatan Pilkada Kabupaten Samosir 2020 sungguh sangat menggelikan, pasalnya saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) ditemukan adanya bukti 3 tanda-tangan saksi yang berbeda. Oleh karena itu Syafrudin Budiman, SIP., Pengamat Politik meminta MK untuk melakukan tes forensik sesuai fakta persidangan.

“Hakim MK yang menangani perkara ini diharapkan melakukan test forensik terkait tanda tangan yang diduga keras dipalsukan. Karena ada 3 tanda tangan sangat berbeda, sesuai dengan rekaman video sidang MK, Rabu (03/02/2021),” kata Syafrudin Budiman, SIP., saat dimintai pendapatnya, Kamis (04/02/2021).

Kata Syafrudin, gugatan adanya politik uang di Pilkada Kabupaten Samosir 9 Desember 2020 sedang berlangsung secara online di MK. Pasangan calon Rapidin Simbolon-Juang Sinaga (Rap Berjuang) menggugat adanya praktek money politik di Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saat ini proses persidangan telah memasuki tahapan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Kita lihat apabila fakta persidangan menemukan adanya penggunaan money politik secara terstruktur, sistematis dan massif, maka MK bisa melakukan diskualifikasi kandidat terpilih,” tegas Syafrudin.

Presidium Nasional (PN) Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus intens dan serius mengawal serta memantau adanya dugaan “Money Politik Hukum” di semua kasus para Calon Kepala Daerah (Cakada). Dimana saat ini mereka sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

“Kami mendapat informasi awal dari beberapa pihak bahwa untuk case perkara Cakada di MK ini dikisaran 20 sd 30 Milyar perkasus” tutur Roffik selaku Direktur Penyidikan PN – Kompak di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

“Kita mendapat info awal ada Cakada Wakil Bupati incumbent yang maju sebagai Calon Bupati dan saat ini terpilih. Mereka diduga melakukan money politik saat Kampanye di Sumbar Padang sanggup bayar 35-40 Milyar agar dia menang dan tidak di diskualifikasi di MK,” lanjut Roffik Pria asli Madura ini.

Kompak yakin dan percaya bahwa KPK pasti sudah mencium aroma dan info tentang dugaan banyaknya, “Perputaran uang haram” di pusaran kasus di MK ini. Kompak, berharap KPK bisa menemukan bukti-bukti dan case dari proses Cakada yang berperkara di MK ini.