Insiden ini memicu kecaman publik dan sorotan tajam dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua KIP NTT, Daniel Tonu, menilai pengusiran wartawan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terlebih, sidang tersebut berpotensi membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp6,2 miliar di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk periode anggaran 2019–2024.

“Media adalah mitra strategis demokrasi, bukan ancaman. Tidak boleh dihalangi, apalagi diusir dalam sidang terbuka. Ini pelanggaran terhadap hak publik atas informasi,” tegas Daniel Tonu dalam pernyataan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Faktahukumntt.com, Jakarta, 14 Maret 2025 – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku terkejut dengan data yang dimiliki Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di anak perusahaan Pertamina. Fakta-fakta baru yang diungkap penyidik membuatnya kaget, bahkan melebihi apa yang ia ketahui selama menjabat di perusahaan tersebut.

Ahok diperiksa sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis, 13 Maret 2025. Dengan penuh antusiasme, ia datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelidikan dan menyerahkan sejumlah data terkait catatan rapat selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024.

Data Mengejutkan dari Kejaksaan Agung

Dalam keterangannya setelah pemeriksaan, Ahok mengungkapkan keterkejutannya atas temuan Kejaksaan Agung mengenai skandal ini. “Saya juga terkaget-kaget dikasih tahu tentang pengusutan kasus ini, ada fraud apa, ada penyimpangan apa, transfer seperti apa, itu tadi dijelaskan,” ujar Ahok kepada media.

“Sangat disayangkan jika kita bangga merima Opini WTP namun masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin hal ini disebabkan oleh karena penyimpangan penggunaan anggaran masih sangat tinggi di Kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., usai melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan NTT, Jumat (28/5/2021)

Menurut Bupati Malaka opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi percuma saja opini WTP didapat, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin. Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi di atas kertas tanpa bukti yang nyata.

“Mestinya Opini WTP yang kita raih harus dibarengi dengan mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran atau dengan kata lain penggunaan anggaran betul-betul sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan utama kesejahteraan masyarakat Malaka tercapai”, sambung Bupati Simon

Bupati Simon menghendaki agar ke depannya penggunaan keuangan harus dikawal secara ketat oleh BPK RI Perwakilan NTT sehingga Kabupaten Malaka tetap mempertahankan WTP diikuti dengan tidak ada lagi terjadi penyimpangan penggunaan keuangan. Inilah agenda kunjungannya ke BPK RI Perwakilan NTT untuk mohon arahan, bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Saya mohon izin BPK RI Perwakilan Provinsi NTT memberikan arahan bimbingan, pembinaan, pendampingan, sehingga benar-benar anggaran yang digunakan itu betul-betul sesuai manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Malaka dan WTP tetap kami pertahankan”, ungkap Bupati Simon kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Ir. Adi Sudibyo, M.M., CSFA