Komardin menuding UGM tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai data akademik Jokowi, termasuk skripsi dan ijazah sarjananya. Ia mengklaim bahwa kegaduhan yang terjadi akibat isu ini telah berdampak luas, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang menurutnya menjadi beban besar bagi perekonomian nasional.

“Saya tidak punya masalah pribadi dengan Pak Jokowi. Yang saya gugat adalah UGM karena tidak terbuka. Negara jadi gaduh, rupiah melemah, dan sektor ekonomi terganggu. UGM harus bertanggung jawab,” kata Komardin saat dihubungi Wartawan, Kamis (15/5).

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Roy Suryo bersama sejumlah rekan yang tergabung dalam Tim Pemerhati Transparansi Publik menyampaikan sikap skeptis terhadap hasil analisis laboratorium tersebut. Menurutnya, kesimpulan yang diambil masih terlalu dini dan tidak didasarkan pada proses investigatif yang menyeluruh.

“Bukti digital itu sifatnya dinamis. Kalau hasilnya belum final, kok sudah disimpulkan? Ini justru mengaburkan masalah,” tegas Roy.

Roy juga menyoroti beberapa aspek teknis yang menurutnya luput dari pengamatan tim laboratorium, termasuk ketidaksesuaian detail pada font, tanda tangan, hingga nomor ijazah yang disebut tidak standar.