FHC, Bank Indonesia (BI) kembali menorehkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola kelembagaan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Bank Indonesia mempertahankan opini WTP selama **23 tahun berturut-turut**, sebuah prestasi yang mencerminkan konsistensi bank sentral dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Perolehan opini WTP ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, S.H., menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kota Kupang yang telah bekerja keras sehingga tahun ini Kota Kupang kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT. Ungkapan terima kasih tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 tingkat Kota Kupang di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Senin (22/5).

Dalam arahannya, Penjabat Wali Kota menyampaikan capaian ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Kupang bisa bekerja dengan baik dan tidak ada yang mustahil. Karena itu dia berharap kerja sama dan kerja kolaborasi terus ditingkatkan tentunya dengan kesadaran akan takut pada Tuhan.

Opini WTP tahun ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun2019 lalu, diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Ajakan untuk berkolaborasi juga disampaikan oleh Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat Wali Kota Kupang. Menurutnya Hari Kebangkitan Nasional juga dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik sekalipun.

Barisan persatuan yang dibentuk oleh Boedi Oetomo menurutnya adalah suatu pemantik bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang sulit, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaan. Di masa ini, di saat kemerdekaan telah diraih, barisan perjuangan harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak – mengobarkan api semangat untuk bangkit demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., dan Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man kembali mengukir sejarah dengan mencetak _hatrick_ (tiga kali) secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo, menyampaikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hari ini merupakan amanat Undang-Undang. Tiga kabupaten/kota yang menerima LHP BPK hari ini merupakan kabupaten/kota yang ke 16, 17 dan 18 dari total 22 kabupaten / kota di NTT.

“Tugas kami adalah untuk menilai kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. Finalnya kami akan memberikan suatu opini atas laporan keuangan yang telah disusun di pemerintah kabupaten / kota,” jelas Kepala BPK NTT saat menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kota Kupang  bersamaan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Flores Timur di Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Senin 30 Mei 2022.

Menteri Keuangan RI memberikan Piagam Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemerintah Kota Kupang. Piagam Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, SE, M.Int.Dev.Ec. kepada Wali Kota Kupang di ruang kerja Wali Kota Kupang, Senin (01/11). Penghargaan ini telah diterima Pemkot untuk yang ke 2 kalinya secara berturut-turut. Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, Bagus Eddy Pramana Madurja, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi NTT, Herbudi Adrianto dan Kabid PAPK DJPb Provinsi NTT, Eko Hartono Hadi.

Piagam penghargaan pertama yang diterima Pemkot dari Menteri Keuangan diterima karena Pemkot dibawah kepemimpinan Wali Kota Jeriko dan Wakil Wali Kota Herman Man berhasil meraih opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkot Tahun 2019. Penghargaan untuk kedua kalinya ini diterima karena Pemkot kembali berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, S.E, M.Int.Dev.Ec, menjelaskan di Provinsi NTT, ada 19 kabupaten/kota yang sudah meraih opini WTP dan 4 Kabupaten lainnya masih berpredikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Penghargaan WTP ini menurutnya dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat mendorong masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah.

Ditambahkannya, untuk mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 4 kriteria yang harus dipenuhi antara lain; memenuhi standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap Undang-Undang, melakukan SPI (Sistem Pengendalian Internal) anggaran, dan melakukan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan.

“Sangat disayangkan jika kita bangga merima Opini WTP namun masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin hal ini disebabkan oleh karena penyimpangan penggunaan anggaran masih sangat tinggi di Kabupaten Malaka”, ungkap Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., usai melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan NTT, Jumat (28/5/2021)

Menurut Bupati Malaka opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi percuma saja opini WTP didapat, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin. Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi di atas kertas tanpa bukti yang nyata.

“Mestinya Opini WTP yang kita raih harus dibarengi dengan mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran atau dengan kata lain penggunaan anggaran betul-betul sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan utama kesejahteraan masyarakat Malaka tercapai”, sambung Bupati Simon

Bupati Simon menghendaki agar ke depannya penggunaan keuangan harus dikawal secara ketat oleh BPK RI Perwakilan NTT sehingga Kabupaten Malaka tetap mempertahankan WTP diikuti dengan tidak ada lagi terjadi penyimpangan penggunaan keuangan. Inilah agenda kunjungannya ke BPK RI Perwakilan NTT untuk mohon arahan, bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Saya mohon izin BPK RI Perwakilan Provinsi NTT memberikan arahan bimbingan, pembinaan, pendampingan, sehingga benar-benar anggaran yang digunakan itu betul-betul sesuai manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Malaka dan WTP tetap kami pertahankan”, ungkap Bupati Simon kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Ir. Adi Sudibyo, M.M., CSFA

Pemerintah Kota Kupang menmperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana, M.M, kepada Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Thomas Didimus Dagang, S.Sos. M.Si dan para peserta rakor. Penyerahan penghargaan piagam WTP dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Semester II Tahun 2020, Jumat (27/11).

Wali Kota dalam sharing session opini WTP menuturkan bagaimana Pemerintah Kota Kupang berjuang sangat luar biasa untuk mendapatkan WTP. Diakuinya selama 24 tahun, laporan keuangan pemerintah Kota Kupang belum mencapai target untuk mendapatkan WTP. Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada tim auditor, baik pemerintah pusat maupun instansi vertikal dan semua pihak yang sudah memberikan arahan dan bantuan yang sangat luar biasa.

Provinsi NTT mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020).

Rakernas yang dilaksanakan secara virtual tersebut bertemakan Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)._

Provinsi NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ada 286 entitas laporan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut. Sementara K/L dan Pemda yang memperoleh Penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan tahun 2019, ada 570 entitas yang dapatkan WTP.