*Gabungan Komisi Setujui Rancangan KUA PPAS Pemkot Kupang*

Dibaca 348 kali Reporter : Pkp_ans verified

KOTA KUPANG, faktahukumntt.com – 27 November 2021

Gabungan Komisi DPRD Kota Kupang menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Persetujuan tersebut disampaikan Sekretaris Gabungan Komisi DPRD Kota Kupang, A. A. Ayu Witari P. Tallo, SE, dalam rapat paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda laporan hasil pembahasan komisi terhadap rancangan kebijakan umum APBD Kota Kupang dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (27/11).

Baca Juga :  25 Ribu Pelajar Kota Kupang Terima Paket Kuota Belajar 10 GB

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S. Sos, didampingi Wakil Ketua I, Padron Paulus dan Wakil Ketua II, Christian S. Baitanu, SH, MH serta segenap anggota DPRD Kota Kupang. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si bersama para Asisten Sekda dan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang serta para camat.

Dalam laporan gabungan komisi yang dibacakannya, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Di antaranya pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap proses perijinan yang berliku-liku dan terkesan menciptakan birokrasi yang panjang agar dapat dipangkas menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan proses pengurusan perijinan yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Kota Kupang.

Baca Juga :  Kepala Desa Raimataus Donatus Nahak Seran Mengucapkan Selamat Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022

Terkait dengan pengenaan pajak air tanah, gabungan komisi minta  kepada pemerintah agar dapat dipersiapkan secara baik melalui perencanaan yang cermat sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang baru. Sementara itu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan dan monitoring sekaligus memaksimalkan tapping box yang telah terpasang pada wajib pajak sehingga dapat mencegah kebocoran penyetoran pajak daerah yang bisa terjadi.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment