Jaksa Geledah BPKAD Sita 41 Dokumen Penyertaan Modal Dugaan Korupsi PDAM

Dibaca 121 kali Reporter : Sam Dominggo verified

Jaksa Geledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Kamis 31 Maret 2022

OELAMASI, faktahukumntt.com – 31 Maret 2022

Guna menuntaskan penyidikan atas perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemkab Kupang ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2015 – 2016 senilai Rp. 6,5 Miliyar, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang dipimpin langsung Plh. Shelter Wairata, SH akhirnya melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Kamis 31 Maret 2022

Disaksikan media ini, setelah hampir 5 jam melakukan penggeledahan di kantor BPKAD sejak jam 2 siang hingga berakhir pada jam 6 malam, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang akhirnya berhasil menyita 41 dokumen terkait penyertaan modal tersebut.

Saat digeledah,, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, Risma Salean, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang dilaporkan sedang mengikuti kegiatan kedinasan di Kota Kupang.

Baca Juga :  Koordinator PMI: Rencana Belanja Alutsista Senilai 1,750 T Wajar

Hanya ditemani para staf BPKAD, penggledahan dokumen- oleh penyidikan Kejari Kupang tnampak menemui sejumlah kendala.dan berjalan lambat

Usai melakukan penggeledahan, Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata, SH kepada awak media membenarkan, penggeledahan ini merupakan upaya paksa pihaknya karena Pemerintah Kabupaten Kupang melalui kantor Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah dinilai tidak kooperatif memberikan permintaan data oleh pihaknya.

Barang Bukti yang kami minta sesuai aturan baik lisan maupun tulisan (surat) BPKAD. tidak berikan. Ini upaya paksa kami untuk cari dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal. Inilah kendala yang kami temui dalam proses ini karena saat kami datangi semua pejabat BPKAD tidak ada di kantor, mereka diinformasikan sedang mengikuti kegiatan di Kota Kupang. Sekdisnya baru datang jam 6 malam untuk menandatangani berita acara penyitaan dokumen. Kami dari siang melakukan penggeledahan hingga malam hanya disaksikan oleh para staf saja.”ungkapnya.

Baca Juga :  Penuh Kehangatan Rasa Kekeluargaan, Danrem 161/WS Terima Audensi Sekjen DPP LVRI Pusat

Ia membenarkan, sudah tiga kali dalam kurun waktu 4 bulan upaya permintaan dokumen baik secara lisan maupun tertulis tidak pernah diberikan. Hal ini secara psikologi, diduga ada upaya untuk menghambat penyidikan. Pasalnya, setelah dilakukan penggeledahan ternyata dokumen- dokumen tersebut ada dan sudah disita pihaknya.

Menyinggung soal siapa tersangka dalam kasus ini, pihaknya akui dia, sudah punya agenda, menyusul akan sampaikan kepada para awak media.

“silahkan mengikuti perkembangan penyidikan kasus ini. Saya tidak mau mendahului karena harus melalui hasil kerja tim selanjutnya memberi laporan dan pimpinan yang memutuskan Setelah penggeledahan 41 dokumen ini akan kami sita. Selanjutnya bila dibutuhkan untuk keperluan kantor, kami mempersilahkan BPKAD melayangkan surat kepada kami karena dokumen disita sudah berstatus Barang Bukti (BB).”jelasnya. (Sam Dominggo)

Baca Juga :  Jaksa Tahan Kontraktor Pelaksana PT Anisa Prima Lestari Terkait Dugaan Korupsi PDAM
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment