Komitmen Wujudkan 100 Hari Kerja, Bupati Malaka Minta Dukungan Pemprov NTT

Dibaca 2.7K kali Reporter : Yos verified

Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Louise Lucky Taolin, S.Sos., usai bertemu Wagub NTT, Josef Nae Soi, Senin (10/5/2021)

KUPANG, faktahukumntt.com – 10 April 2021

Berbagai program yang diluncurkan 100 hari kerja Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Louise Lucky Taolin, S.Sos., berkomitmen membawa perubahan signifikan khususnya mengubah wajah Kabupaten Malaka menjadi lebih baik. Berbagai program pun diluncurkan untuk mendukung tujuan tersebut. Misalnya audit, membuka akses kawasan yang sudah disiapkan untuk puspem (Pusat pemerintahan kabupaten), Pembangunan perkantoran, pembangunan trotoar, saluran air, lampu lalu lintas (traffic light), alun-alun kota dan juga memperbaiki Jembatan yang rusak.

Baca Juga :  Wagub NTT: Yogyakarta Mendukung Pelaksanaan PON XXII di Nusa Tenggara 2028

Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan Program 100 hari kerja Pembangunan di Kabupaten Malaka tidak bisa tercapai tanpa bersinergi atau tanpa dukungan dari Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, kehadiran dirinya dan Wakil Bupati saat ini untuk meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT guna mewujudkan program 100 hari kerja demi kesejahteraan bagi masyarakat Malaka

“Kehadiran kami di sini untuk meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Malaka khususnya Program 100 hari kerja”, ungkap Bupati Malaka Dr Simon Nahak, usai bertemu Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi di ruang kerjanya, Senin (10/5/2021)

Baca Juga :  *Goresan Pertama Wawali Kota Kupang Saat Hadiri Bhayangkara Mural Festival 2021*
Foto : Kabag Pemerintahan Dan Otda Malaka, Rochus Gonzales Funai Seran, Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., Wagub Prov.NTT, Josep Nai Soi, dan Wabup Malaka Louise Lucky Taolin, S.Sos., di Ruang Kerja Wagub NTT, Senin (10/5/2021)

Bupati Malaka Simon Nahak menginginkan supaya program 100 hari kerja ini bukan hanya sekedar wacana tapi diwujudkan dalam beberapa kegiatan nyata. Sebagaimana yang telah dilaksanakan Pemkab Malaka beberapa hari lalu yakni gerakan memanggil seluruh kepala desa untuk mengembalikan dana-dana hasil audit/ temuan dari inspektorat daerah (Irda) Kabupaten Malaka.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment