Mal Pelayanan Publik Solusi Atasi Benang Kusut Birokrasi Pelayanan di Kota Kupang

Dibaca 2.2K kali Reporter : Josse verified

KOTA KUPANG, faktahukumntt.com – 2 November 2022

Sejak dalam kandungan ibu sampai ke dalam rahim bumi, setiap orang tak bisa lepas pisah dari urusan pelayanan publik. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 194; negara wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Riwu Kaho: Gerakan Kupang Hijau Ciptakan Kota Kupang Layak Huni

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.

Sumber : dari Berbagai Sumber
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment