Walikota dan Wakil Walikota Kupang Bersama Forkopimda Mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Yang Dipimpin Mendagri

Dibaca 854 kali

KOTA KUPANG, faktahukumntt.com – 4 Mei 2021

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., bersama Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dan FORKOPIMDA Kota Kupang mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (03/05) pagi dari ruang rapat Garuda Kantor Walikota Kupang. Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghadirkan beberapa narasumber yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, perwakilan Panglima TNI, perwakilan KAPOLRI, BIN, Kejaksaan Agung dan Kepala BNPB/Kasatgas Covid-19.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Indonesia perlu belajar dari lonjakan kasus covid-19 di India yang terjadi saat ini. Dikatakannya saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap penegakan protokol kesehatan mulai terjadi terutama jelang hari raya seperti kerumunan baik pada kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi dan tradisi-tradisi lainnya seperti belanja di pasar, sudah ada masyarakat yang mulai mudik, tarawih tanpa menjalankan prokes dan kegiatan buka puasa bersama yang menurutnya perlu diwaspadai bersama.

Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar jangan lengah, dan tetap melakukan kontrol terhadap perkembangan covid-19. Dikatakannya ada empat angka yang perlu kepala daerah tiap hari jadikan pegangan dalam mengambil kebijakan di mana angka-angka ini harus di input betul oleh satgas covid dan dinkes di daerah masing-masing. Pertama, angka tentang tren kenaikan, Mendagri minta agar upayakan trennya melandai atau menurun, apabila naik secara signifikan eksponensial maka harus bangkit. Kedua, angka recovery/ kesembuhan di mana saat ini angka nasional 91,3 persen. Menurutnya jika ada daerah di bawah 91,3 berarti ada masalah baik terhadap treatment, kapasitas kesehatan kurang baik ataupun testing kurang bagus. Ketiga, angka kematian/ fatality rate tingkat nasional saat ini 2,7 persen.

Baca Juga :  Usai Rakornas dengan Presiden, Pemkot Gelar Rapat Tindaklanjut

Namun menurutnya ada beberapa daerah yang sudah naik sampai diangka 4 persen dan itu berarti treatment terutama kapasitas kesehatan daerah yang harus diperkuat. Keempat, Angka BOR (Bed occopancy rate) atau angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit. Mendagri menegaskan jika angka sudah diatas 50 persen segera untuk bangkit, karena menurutnya angka tersebut jika menuju 60-70 persen berarti kenaikan akan cepat karena terjadi penularan yang massif di masyarakat sehingga kapasitas kesehatan menjadi tidak kuat.

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment