Penulis : Josse

KOTA KUPANG, faktahukumntt.com – 22 November 2022

Tenggapi sejumlah permasalahan sekolah swasta dan guru yang disampaikan oleh Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo, Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen tidak merugikan sekolah swasta karena memiliki tugas yang sama dengan sekolah negeri yakni mencerdaskan anak- anak bangsa.

Demikian kesimpulan yang dapat dipetik dari rapat dengar pendapat antara Komisi V DPRD NTT dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertempat di aula Kelimutu Gedung DPRD NTT, Selasa, 22 November 2022

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi V, Yunus Takandewa. Setelah membuka rapat, Yunus yang didampingi Mohamad Ansor dan Yan Piter Windi (Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi V) memberi kesempatan kepada BMPS NTT untuk menyampaikan aspirasi.

WhatsApp Image 2022 11 23 at 15.11.15 1
Foto Bersama Usai Rapat dengar pendapat antara Komisi V DPRD NTT dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertempat di aula Kelimutu Gedung DPRD NTT, Selasa, 22 November 2022

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dihadapi sekolah swasta dan guru.
Pertama, permasalahan terkait pelaksanaan PPDB tahun 2022. Kebijakan PPDB tahun 2022 telah merugikan sekolah swasta, seperti yang dialami sejumlah sekolah di Kota Kupang. Ketika ada kebijakan membuka kembali pendaftaran PPDB susulan secara offline menyebabkan anak- anak yang telah mendaftar dan diterima di sekolah swasta, memilih untuk mendaftar dan pindah ke sekolah negeri. Persoalan ini sebagaimana dialami SMA Sint Carolus Penfui dan SMA Ki Hajar Dewantoro.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.