Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Adrianus memastikan arah APBD-P 2025 tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. “Perubahan APBD 2025 ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemerataan. Ada penyesuaian program prioritas sesuai evaluasi pelaksanaan anggaran berjalan serta arah kebijakan nasional dan daerah,” tegasnya.
Penekanan pada pembangunan berkelanjutan berarti pemerintah daerah tetap fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemangkasan belanja diarahkan agar tidak menghambat pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Adrianus juga mengungkapkan bahwa faktor perubahan regulasi, target PAD, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas menjadi alasan utama perubahan APBD. Ia berharap proses pembahasan bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Harapan kami, APBD-P ini dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sikka meskipun dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif untuk menyeimbangkan keterbatasan fiskal dengan tuntutan pembangunan.
