Maumere, FHNC – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sikka resmi membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong, Kamis (25/9). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Adrianus Firminus Parera, bersama jajaran eksekutif serta anggota dewan.
Dalam pemaparannya, Sekda Adrianus menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, hingga kebutuhan pembiayaan daerah yang mengalami dinamika sejak penetapan APBD induk. Penyesuaian itu berimplikasi langsung pada struktur keuangan daerah 2025.
Adapun angka-angka kunci APBD-P 2025 adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): naik Rp 1,3 miliar menjadi Rp 124,08 miliar.
- Pendapatan Transfer: turun Rp 21 miliar menjadi Rp 1,186 triliun.
- Belanja Operasi: dipangkas Rp 67,9 miliar, menyisakan Rp 1,034 triliun.
- Belanja Modal: turun Rp 19,5 miliar menjadi Rp 78,51 miliar.
- Belanja Tidak Terduga: naik Rp 3,1 miliar menjadi Rp 7,57 miliar.
- Penerimaan Pembiayaan: turun drastis Rp 70,5 miliar menjadi Rp 43,74 miliar.
Dengan pemangkasan besar pada belanja operasi dan modal, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Sekda menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar maupun pembangunan prioritas.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Adrianus memastikan arah APBD-P 2025 tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. “Perubahan APBD 2025 ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemerataan. Ada penyesuaian program prioritas sesuai evaluasi pelaksanaan anggaran berjalan serta arah kebijakan nasional dan daerah,” tegasnya.
Penekanan pada pembangunan berkelanjutan berarti pemerintah daerah tetap fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemangkasan belanja diarahkan agar tidak menghambat pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Adrianus juga mengungkapkan bahwa faktor perubahan regulasi, target PAD, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas menjadi alasan utama perubahan APBD. Ia berharap proses pembahasan bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Harapan kami, APBD-P ini dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sikka meskipun dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif untuk menyeimbangkan keterbatasan fiskal dengan tuntutan pembangunan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bapperida Sikka, M. Movaldes Da Maga Bapa, Kepala BPKAD Paul Prasetya, serta para anggota DPRD yang memberikan masukan terkait strategi penyesuaian anggaran.
Dengan pemangkasan ratusan miliar rupiah, APBD-P 2025 Kabupaten Sikka mencerminkan kondisi fiskal daerah yang menantang. Namun demikian, dengan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan pemerataan, pemerintah daerah berupaya agar setiap rupiah anggaran tetap berdampak nyata bagi masyarakat.
