Ia berharap proses mutasi kendaraan ke depan dapat semakin mudah melalui integrasi layanan digital, termasuk penyederhanaan proses pencabutan berkas kendaraan dari daerah asal.
“Kalau proses administrasinya semakin sederhana, masyarakat tentu akan lebih mudah mengurus mutasi dan membayar pajak. Itu yang sedang terus kita komunikasikan bersama Kepolisian,” katanya.
Menutup sambutannya, Melki mengajak seluruh masyarakat melihat pajak kendaraan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, hingga peningkatan layanan publik lainnya.
“Kalau membeli kendaraan mampu, maka membayar pajaknya juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Pajak bukan beban baru, tetapi kewajiban yang hasilnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat NTT,” pungkasnya.
