“Ini bukan soal efisiensi atau stabilitas, melainkan soal arah demokrasi kita,” demikian garis besar sikap yang disampaikan GMNI dalam diskusi.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan DPC GMNI Kupang, Arison Rihi, menegaskan bahwa penghapusan pemilihan langsung sama artinya dengan memundurkan demokrasi. “Pemilihan langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia. Menghapusnya membuka ruang dominasi elit politik. GMNI berdiri tegak menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Dari pihak Golkar, Ketua Fraksi Golkar Yohanes De Rozari menyampaikan bahwa aspirasi GMNI akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke DPP Partai Golkar. Pernyataan ini menjadi catatan penting bahwa suara mahasiswa masih relevan dalam dialog kebijakan nasional, meski keputusan akhir tetap berada di tangan elit partai.
GMNI juga menegaskan bahwa audiensi dengan Golkar bukan langkah tunggal. Sejumlah partai politik lain telah disurati untuk membuka ruang dialog serupa. Langkah ini, menurut GMNI, merupakan upaya membangun kontrol publik sejak dini terhadap wacana yang dinilai tidak populer di masyarakat.
